Photo Caption: Ki-ka: Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar, Founder Yayasan Ecoton Prigi Arisandi, dan Plt GM Communication Kemitraan Dompet Dhuafa, Akbar Saddam dalam diskusi “Youth-Led Waste Revolution” pada ajang Green Press Community di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Lifestyle Metro

Perbaikan Kultur dan Regulasi Diperlukan Guna Mengurangi Dampak Pencemaran Sungai

Bagikan ini:

JAKARTA,sorongraya.co- Kesadaran untuk menjaga sungai dari pencemaran kotoran perlu melibatkan pihak produsen produk, masyarakat hingga pemerintah.

Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar menuturkan, dari hulu ke hilir mesti kompak menangani persoalan sampah di sungai.

” Kita bisa mengatur brand owner yang produsen itu agar bisa lebih aware terhadap lingkungan,” kata Novrizal dalam diskusi “Youth -Led Waste Revolution” Green Press Comunity (GPC) yang diadakan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau The Society of Indonesian Environmental Journalists) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (08/11/2023).

Nofrisal Tahar menyebut, di hulu, masyarakat sebagai pengguna produk juga mesti bisa merubah perilaku agar bisa mengelola sampah dengan baik.

” Nanti di hilir (pemerintah) baru bicara soal regulasi. Semua punya kewajiban sama dalam membangun peradaban yang baik,” ungkapnya.

Nofrisal Tahar mengaku, adanya perubahan perilaku dan kebiasaan, sungai akan tetap dipenuhi sampah.

” Kalau kultur kita tak berubah, ya kita gini-gini aja,” ujarnya.

Di tempat yang sama GM Communication Kemitraan Dompet Dhuafa, Akbar Saddam mengatakan, brand owner, sebagai pembuat produk yang berpotensi mencemarkan lingkungan, juga mesti ikut bertanggung jawab.

” Kami minta pemerintah memonitoring mengingat regulasi sangat lemah. Karena banyak brand owner yang baik akan tetapi banyak kemasan produk mereka yang belum ramah terhadap lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu, Founder Yayasan Ecoton Prigi Arisandi menekankan, pemerintah berkewajiban membuat regulasi yang mampu mencegah pencemaran lingkungan.

” Kalau negara tak memiliki regulasi, ya, kita bisa menggugat. Karena kalau ada sampah di sungai, kita bisa menggugat pemerintah,” ungkapnya.

Prigi pun mendorong pemerintah melakukan upaya penyelamatan dan penyediaan tempat pengelolaan sampah yang baik.

Ia berharap, calon pemimpin Indonesia kedepannya mampu lebih awas terhadap kebersihan lingkungan.

” Harusnya Presiden dan Wakil Rakyat ke depan adalah mereka yang bisa ‘berbicara’ masalah sampah,” ujarnya.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.