SORONG,sorongraya.co- Soal penempatan pegawai tidak boleh ada yang namanya Gubernur Kecil atau Kepala Dinas Kecil atau membawa pesan sponsor bahkan menerapkan pola-pola lama yang ada di Kabupaten maupun Kota untuk menyusahkan orang.
Penegasan ini disampaikan Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie semalam.
Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya menambahkan, yang menandatangani Surat Keputusan (SK) adalah Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian (BKD), tetapi fakta yang didapat di lapangan menyebutkan bahwa ada sekelompok orang yang sengaja ingin mengutak-atik proses tersebut lalu menempatkan orang pada bagian yang tak sesuai dengan keahliannya.
Yanto Amus Ijie mengingatkan bahwa tahap pertama penempatan pegawai sebanyak 400 Apratur Sipil Negara (ASN). Menyusul 300 ASN sehingga Pelaksana tugas Kepala BKD harus teliti dan cermat serta hati-hati dalam menempatkan ASN.
Sebelumnya Yanto Amus Ijie menyampaikan apresiasinya atas respon cepat dan kerja cepat dari Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan Plt Kepala BKD Papua Barat Daya yang telah menempatkan ASN di Oeganisasi Perangkat Daerah (OPD).
” itu menunjukkan bahwa Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sangat serius mendukung pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya agar lebih cepat,” ujarnya saat ditemui di Kedai Kopi Daeng Pace di kawasan HBM semalam.
Yanto bahkan menilai bahwa penempatan pejabat atau penyempatan ASN di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya ini akan menjadi semangat baru kekuatan baru juga bagi penjabat gubernur Papua Barat Daya untuk melakukan loncatan-loncatan pembangunan
Ada dua hal yang menjadi perhatian dan atensi bagi kita semua dan juga bagi publik Papua Barat Daya. Pertama, kami tetap menjadi garda terdepan untuk memberikan support dan dukungan penuh atas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan di provinsi Papua Barat Daya.
Kedua, kami memberikan dukungan penuh atas kepemimpinan Dr. Drs. Muhammad Musa’ad sebagai pejabat gubernur provinsi Papua Barat Daya sehubungan penempatan ASN.
Tak hanya itu, alumni USTJ Jayapura itu mengungkapkan beberapa hal yang menjadi koreksi supaya pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan koridor dan juga harapan seluruh masyarakat.
” Penempatan pejabat ini sudah cukup baik hanya saja, kami menyarankan ke depan Plt Kepala BKD lebih hati-hati dan teliti serta mengedepankan prinsip the right men on the right place,” tegas Yanto.
Menurut Yanto, penempatan seseorang harus sesuai dengan keahliannya. Supaya mereka mendukung kerja-kerja dari pemerintah atau pekerjaan dari penjabat gubernur.
” Kami menemukan sejumlah kejanggalan, ada sarjana teknik sipil ditempatkan di Kominfo, Dinas Lingkungan bahkan ada sarjana arsitektur ditempatkan di Satpol PP. Bagaimana mau mengejar percepatan dalam pembangunan dalam bidang infrastruktur,” ungkapnya.
” Mereka yang memiliki basic keilmuan harus ditempatkan di satu dinas supaya dapat mendukung atau membantu Kepala OPD,” tambahnya.
Yanto menegaskan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan pola kerja lama yang ada di kabupaten dan kota yang selama ini dianggap menyusahkan orang sehingga suasana tidak nyaman dan menimbulkan keributan.
Fopera berharap, ibu kepala BKD sebaiknya mrlakukan evaluasi. Dengan begitu, tidak ada lagi keributan.
” Fopera tetap konsisten mengawal jalannya pemerintahan dan mendukung bapak penjabat gubernur cuman ada hal-hal yang mungkin menurut kami tidak sesuai, makanya kami harus kritisi supaya menjadi evaluasi bersama,” ujarnya.
Yanto pun menekankan bahwa penempatan ASN berikutnya harus memerhatikan asas Profesional dan Keseimbangan dari teman-teman yang berjuang hadirkan provinsi ini.
” Kalau bisa ada yang ditempatkan di BKD, BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan maupun OPD lainnya,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan Yanto, biar bagaimana pun teman-teman dari tiga tim ini telah berjuang selama 16 tahun hadirkan provinsi ini. Dari sisi pangkat dan golongan mereka sudah siap, tidak ada salahnya jika mereka diberikan kesempatan.
” Siapa yang mau masuk silahkan. Mereka yang telah berjuang harus diberikan kesempatan pertama barulah teman-teman yang lainnya,” kata Yanto.
Fopera sangat berharap, ASN yang sudah ditempatkan di setiap OPD secepatnya dapat membantu tugas-tugas penjabat gubernur untuk melakukan penyerapan APBD karena sampai triwulan ketiga ini progres APBD kita belum sampai 50%.
Dengan penempatan ASN ini juga membantu bapak gubernur memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tak ada lagi keluhan.
” Perlu diingat bahwa hadirnya provinsi baru ini kita dihadapkan pada masalah stunting dan inflasi dan tinggi. Hadirnya ASN menjadi garda terdepan untuk kita bersama-sama meminta menuntaskan permasalahan tersebut,” tutupnya.
