SORONG,sorongraya.co- Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya minta jangan ada yang namanya Kepala Dinas segala urusan di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
” Semua Kepala Dinas atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersinergi menjalankan program kerja yang telah dicanangkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad,” kata Sekretaris Fopera, Ortisan Kambu semalam.
Sekretaris Fopera menyebut bahwa, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perinduatrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merangkap jabatan sebagai Kepala kantor Samsat Kota Sorong.
” Tak boleh ada yang namanya lex spesialis di Provinsi baru ini,” ucapnya.
Bahkan Ortisan Kambu mengatakan, jika yang terjadi saat ini sama dengan di Jakarta, dimana ada yang namanya Menteri Segala Urusan.
Bukan berarti Plt Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merangkap Kepala kantor Samsat bisa mengurusi lebih dari satu urusan.
” Dia harus fokus pada bidangnya, sebagai ujung tombak program Penjabat Gubernur Papua Barat Daya,” ujar Ortisan Kambu.
Ortisan Kambu mengaku, jika program UMKM gagal, masyarakat akan menilai bahwa Peniabat Gubernur telah gagal bukan Plt Kadisnya.
Ortisan mengingatkan, tak ada yang namanya matahari kembar yang disembah dan dapat menyejahterakan masyarakat Papua Barat Daya.
” Provinsi ini butuh sentuhan nyata pemerintah. Selain itu, pemerintah saat ini tengah berupaya menurunkan inflasi sehingga UMKM bisa bergerak,” tandasnya.
Lebih lanjut Ortisan mengatakan, Presiden kita Joko Widodo sedang berupaya mencanangkan penguatan UMKM.
Di sisi lain, Orang Asli Papua (OAP) yang diberdayakan melalui lima program prioritas Papua Barat Daya, bukan hanya sekadar bagi-bagi sembako tetapi bagaimana menumbuhkan ekonomi.
” Jika ekonomi meningkat, daya beli juga meningkat, otomatis pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya pun meningkat. Kemiskinan Ekstrem menurun,” kata Ortisan.
Ortisan menyarankan, Plt Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya sebaiknya berada di tempat sehingga memudahkan segala urusan.
” Harus fokus pada tupoksinya sebab pemerintahan inikan sifatnya melayani masyarakat,” terangnya.
Kembali Ortisan mengingatkan bahwa tak lama lagi setahun kepemimpinan penjabat gubernur Papua Barat Daya. Pasti ada pihak yang memanfaatkan momen seperti ini guna menyerang pemerintah provinsi Papua Barat Daya.
Kendati demikian, Ortisan meminta, sebaiknya penjabat gubernur menegur langsung bawahannya yang tidak fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
” Program Papeda yang ditangani dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM seharusnya dijalankan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Papua Barat Daya,” tutupnya.
Sementara Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie, Plt kepala dinas Perindag, Koperasi dan UMKM provinsi PBD Segera ambil pilihan mau tetap di provinsi sebagai Plt kepala dinas atau tetap sebagai kepala Samsat Kota Sorong.
Rangkap jabatan jangan dibiarkan terlalu lama karena anak berdampak pada kuaikats kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di provinsi PBD..
