SORONG,sorongraya.co- Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie mengatakan, kepemimpinan Presiden RI Ir. Joko Widodo telah banyak memberikan perhatian khusus dan perubahan dari segala aspek bagi masyarakat asli Papua.
Yanto menyebut bahwa perhatian khusus Presiden Joko Widodo, diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, kebijakan afirmasi perekrutan ASN dan pegawai BUMN bagi anak-anak asli Papua, pembangunan telekomunikasi di seluruh pelosok Papua, kebijakan BBM satu harga di seluruh pelosok Papua, penetapan Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2 yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), pemekaran empat Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua.
Bahkan Fopera menilai, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo memberi pesan bahwa negara benar-benar hadir di tengah masyarakat Papua.
” Hadir mensejahterakan rakyat Papua dalam segala aspek. Jokowi merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang paling banyak berkunjung ke tanah Papua,” ujar Yanto di sekretariat Fopera, Kamis malam, 23 Nopember 2023.
Berkenaan dengan kunjungan kerja Jokowi ke Sorong, Fopera berharap, kehadiran Presiden dapat membawa banyak perubahan di provinsi Papua Barat Daya.
Pada kesempatan itu juga, Yanto membeberkan sejumlah poin penting. Pertama, warga masyarakat Sorong berharap, Presiden Jokowi dapat memerintahkan Meteri Dalam Negeri segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, anggota MRP Papua Barat Daya berperan penting sebagaimana Pasal 20 Ayat (1) huruf a UU Otsus, yang menyebutkan bahwa anggota MRP bertugas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP mengingat pelaksanaan Pilkada serentak akan dilakukan pada Nopember 2024.
Kedua, fopera dan seluruh masyarakat di provinsi PBD mengharapkan adanya kebijakan dari Presiden dan Menteri Keuangan untuk meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) yang mengalami penurunan drastis di tahun 2024, lebih 50 persen dari alokasi DBH Migas tahun 2023.
Dengan adanya pengurangan DBH Migas sangat berpengaruh pada pelayanan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Tentunya, lanjut Yanto, penurunan DBH Migas akan berdampak pada masyarakat Papua yang berada di sekitar ring satu, yang selama ini menggunakan pbagian DBH Migas untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
” Pengurangan DBH Migas di provinsi PBD dapat mengakibatkan terhambatnya Program Nasional, yaitu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem serta inflasi daerah,” ungkapnya.
Sementara poin ketiga, fopera dan segenap lapisan masyarakat PBD meminta pemerintah konsisten melaksanakan Otsus di tanah Papua.
Keempat, masyarakat asli Papua mendesak Presiden, Mendagri, DPR RI, Ketua KPU RI, Komisi II untuk mengeluarkan PKPU khusus Pileg dan Pilkada di tanah Papua.
” PKPU khusus ini bertujuan melindungi hak konstitusional OAP dalam berdemokrasi di NKRI,” ujarnya.
