SORONG,sorongraya.co- Diisukan secara tidak langsung turut terlibat dalam aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok anggota KNPI Kota Sorong terkait dugaan korupsi anggaran ATK dan barang cetakan tahun 2017, Kepala Sub Seksi Penyidikan Pidsus Kejaksaan Negeri Sorong, Stevy Stollane Ayorbaba membantah keterlibatannya.
Menurutnya, mengenai pertanggung jawaban organisasi langsung DPD Provinsi Papua Barat dan DPP. Tak perlu bertanggung jawab atas demo seperti ini.
Secara organisasi tidak ada kewenangan dari DPP untuk melakukan hal itu. Silahkan saja mereka berkoordinasi dengan DPD KNPI Provinsi Papua Barat dan DPP.
Dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, saya bertindak sebagai jaksa penyidik, tidak ada kepentingan dengan mereka yang berdemo.
Yang jelas, dari fakta pemeriksaan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi ATK dan barang cetakan ini lebih dari 8 miliar rupiah. Nanti kita akan lihat siapa yang bertanggung jawab,” ujar Stevy.
Diberitakan sebelumnya, ada permintaan dari 12 kepala suku kepada kepala kejaksaan negeri Sorong untuk memindahkan salah satu penyidik yang memeriksa dugaan korupsi ATK dan barang cetakan di BPKAD Kota Sorong tahun 2017 karena diduga bersifat provokatif.
Selain itu, demo yang dilakukan Front Peduli Penegakan Hukum Kota Sorong beberapa waktu lalu, Koordinator Lapangan Aksi, Jeremia Kambuaya dalam orasinya meminta kepada Kajari Sorong agar hentikan perilaku jaksa yang mensusupi kepentingan dalam proses penegakan hukum. Kajari Sorong harus usut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan senior OKP yang sprindiknya sudah ada di Pidsus Kejari Sorong.
Saya lihat dari beberapa aksi-aksi kemarin itu adanya goncangan politik, dan itu artinya ketika sampai di sini mari kita serahkan. Kita semua harus melihat fakta hukumnya, kalau tidak ada maka saya tidak mau menggiring opini sebab akan menghancurkan situasi di kota Sorong.
Ini akan membuat keributan diantara kita sehingga perbedaan akan lahir. Sebagai anak Papua, ya Tuhan untuk mengawal kasus tersebut secara bersama-sama kita sampaikan kepada Kejaksaan terkait aksi-aksi tersebut. Kita menunggu, bagaimana prosesnya. Jika terbukti silakan diproses. Kami tetap mendukung. Sebaliknya, kita tidak inginkan dalam kasus ini, kepentingan politik dibawa-bawa,” tegas Ferry Onim.
Lebih lanjut menurut Ferry, berdasarkan keterangan dari kepala inspektorat katanya 2 miliar tersebut telah diserahkan kepada negara. Otomatis kerugian negara nihil maka apanya yang harus diperiksa dan masalahnya dimana. Hari ini opini digiring terus sehingga terjadi perbedaan dan konflik maka siapa yang akan bertanggung jawab.
Oleh sebab itu, kami mau sampaikan bahwa mama-mama Papua dari forum lintas mereka minta untuk tetap mendampingi kasus ini, sehingga menciptakan kondisi yang baik. Terkait ada ungkapan keterlibatan oknum senior OKP, saya pikir itu saya kembalikan ke kejaksaan. Kalau bisa diselesaikan, tidak ada tebang pilih atau duri dalam daging.
