SORONG, sorongraya.co- Merasa tak hadir dan tidak menandatangani hasil keputusan sidang adat auku Moi yang digelar di gedung serba guna Polres Sorong pada 8 Mei 2023 lalu, Mathias Yenjau membuat laporan polisi.
Mewakili marga Sani Madik, Matius Yenjau melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan ke Polres Sorong pada 06 Juli 2023 lalu.
Di dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STPL) yang ditandatangani Banit SPKT I, Nur Imansyah dijelaskan secara singkat bahwa kronologis kejadian bermula pada tanggal 8 Mei 2023, saat digelar sidang adat suku Moi di gedung serba guna Polres Sorong, Aimas, Kabupaten Sorong.
Sidang tersebut menghasilkan keputusan bahwa tanah adat dituangkan dalam satu bendel buku Hasil Keputusan Tanah Adat.
Dalam buku tersebut, terdapat tanda tangan Matius Yenjau sebagai saksi batas. Namun, Matius Yenjau mengaku tidak hadir dan menandatangani hasil keputusan tersebut.
Atas kejadian tersebut, Matius Yenjau mendatangi polres Sorong membuat laporan polisi dugaan pemalsuan tanda tangan.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/6/182/VH/20237 SPKT-1/POLRES SORONG/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 06 Juli 2023.
” Empat marga yang berdekatan saling mengakui. Sementara yang sidang adat terbaru dianggap ilegal karena ada dugaan pemalsuan tanda tangan.” ujar Hanis Malak saat ditemui Polres Sorong. Selasa, 29 Agustus 2023.
Hanis menambahkan, terduga pelaku telah mengambil saksi-saksi di luar Kabupaten Tambrauw yang bukan marga dari kabupaten tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
Akibat adanya sidang adat yang baru, Matius Yenjau mengaku telah kehilangan 3.600 hektare tanah adat.
Hanis berharap, penyidik segera menetapkan tersangka pemalsuan tanda tangan.
Dia bahkan mengaku,dua orang sudah dijadikan saksi dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan ini.
