MANOKWARI,sorongraya.co– Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, akan kembali mengawal jalannya penerimaan Akpol, Bintara, Tam tama Polri Tahun Anggaran 2019, di Polda Papua Barat.
Ketua DAP WIL III DOBERAY Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP mengatakan, sesuai amanat UU otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa penerimaan anggota polri di wilayah hukum Polda Papua Barat ini harus mengutamakan putra daerah atau orang asli papua (OAP).
Terkait hal tersebut, DAP WIL III DOBERAY menyatakan 5 ultimatum untuk Polda Papua Barat dan Pemerintah serta DPR Provinsi Papua Barat.
Yakni, penerimaan Akpol, Bintara, Tamtama Polri untuk Polda Papua Barat harus 100 % OAP. Bentuk tim independen dari DPR, Gubernur Papua Barat dan Tokoh-Tokoh masyarakat Dewan adat untuk mengawal setiap test atau seleksi per item bersama panitia yang dibentuk Polda Papua Barat.
Kemudian, penerimaan harus dilakukan transparan dan jika ada oknum panitia yang diketahui bermain dengan casis dengan cara-cara kotor maka Kapolda Papua Barat harus bertindak (Pecat) tegas.
Selajutnya kata Finsen Mayor, penerimaan bintara polri tahun 2019, dibiayai oleh dana otsus. Dan DPR, Gubernur, semua tokoh masyarakat, Dewan adat agar bertemu dengan Kapolri untuk membicarakan masalah penerimaan bintara polri tahun 2019 ini.
“Alasannya adalah untuk menghindari kecemburuan sosial yang terjadi akibat dari anak-anak asli papua yang test diluar Papua ditolak dan disuruh kembali test di tanah papua. Karena papua sudah dikhususkan untuk OAP mendapat jatah sepenuhnya. Dan nak-anak Adat diimbau jaga kesehatan serta fokus dalam test ini,” pungkas Finsen Mayor melalui siaran pers yang diterima sorongraya.co, Selasa (26/03). [krs]
