SORONG,sorongraya.co- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Front Peduli Penegakan Hukum Kota Sorong menggelar unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Kamis siang (18/03/2021).
Puluhan massa sebelumnya berkumpul di halaman GOR Kota Sorong kemudian longmarch menuju kantor kantor Kejaksaan Negeri Sorong.
Setibanya mereka di kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Front Peduli Penegakan Hukum Kota Sorong mendesak Kejaksaan Negeri Sorong untuk berlaku adil dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, bukan hanya kasus pengadaan dana ATK di BPKAD Kota Sorong. Namun, juga kasus-kasus dugaan korupsi lain, yang diduga dilakukan senior-senior OKP karena sudah ada Surat Perintah Penyelidikan atau Speindik.
Koordinator Lapangan Aksi, Jeremia Kambuaya dalam orasinya menyatakan, hentikan perilaku jaksa yang mensusupi kepentingan dalam proses penegakan hukum. Kajari Sorong harus usut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan senior OKP yang sprindiknya sudah ada di Pidsus Kejari Sorong.
Aksi ini terdiri dari masyarakat yang tadi kita sempat lihat mama Papua ada disini dan kami sangat apresiasi terkait dengan adanya temuan-temuan dan aksi-aksi sebelumnya. Saya menghormati setiap penyampaian pendapat. Mari kita buktikan bahwa fakta hukum tersebut benar.
Saya lihat dari beberapa aksi-aksi kemarin itu adanya goncangan politik, dan itu artinya ketika sampai di sini mari kita serahkan. Kita semua harus melihat fakta hukumnya, kalau tidak ada maka saya tidak mau menggiring opini sebab akan menghancurkan situasi di kota Sorong. Ini akan membuat keributan diantara kita sehingga perbedaan akan lahir. Sebagai anak Papua, ya Tuhan untuk mengawal kasus tersebut secara bersama-sama kita sampaikan kepada Kejaksaan terkait aksi-aksi tersebut. Kita menunggu, bagaimana prosesnya. Jika terbukti silakan diproses. Kami tetap mendukung. Sebaliknya, kita tidak inginkan dalam kasus ini, kepentingan politik dibawa-bawa,” tegas Ferry Onim saat menyampaikan orasi.
Lebih lanjut menurut Ferry, berdasarkan keterangan dari inspektorat katanya 2 miliar tersebut telah diserahkan kepada negara. Otomatis kerugian negara nihil maka apanya yang harus diperiksa dan masalahnya dimana. Hari ini opini digiring terus sehingga terjadi perbedaan dan konflik maka siapa yang akan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kami mau sampaikan bahwa mama-mama Papua dari forum lintas mereka minta untuk tetap mendampingi kasus ini, sehingga menciptakan kondisi yang baik. Terkait ada ungkapan keterlibatan oknum senior OKP, saya pikir itu saya kembalikan ke kejaksaan. Kalau bisa diselesaikan, tidak ada tebang pilih atau duri dalam daging.
Sementara itu perwakilan mama-mama Papua, Nowela dalam orasinya menyampaikan, kami berada disini karena masyarakat. Yang kami butuhkan adalah keadilan. Penyidikan harus dilakukan secara adil. Kami minta kepada kepala kejaksaan negeri Sorong berikan keadilan. Penegakan hukum harus adil, sesuai bukti yang sebenarnya.
Menanggapi unjuk rasa FPPH, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragih menegaskan dirinya bersama jajarannya akan menuntaskan tunggakan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi. Namun, tentunyya berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Jika tidak cukup bukti, maka segera dihentikan.
“ Dari awal saya bertugas saya sudah sampaikan tuntaskan semua tunggakan. Arti tuntaskan itu begini, kalau memang cukup bukti, lanjutkan. Tapi kalau tidak cukup bukti, hentikan. Jadi, berikan saya kesempatan untuk menuntaskan tunggakan-tunggakan. Saya bekerja profesional,” ujar Erwin.
