MANOKWARI, sorongraya.co- Empat Pejabat dari Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Provinsi Papua Barat bungkam setelah diperiksa penyidik KPK, di Mapolres Manokwari, Jalan Sowi Gunung, Selasa malam 23 Oktober 2018.
Pantauan langsung sorongraya.co, pemeriksaan keempat orang yang diduga kuat pejabat dan mantan pejabat pada Pemda Pegaf ini dimulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 19.30 WIT.
Dari empat pejabat yang diperiksa penyidik KPK tersebut, nampak mantan Kepala Bappeda Pegaf yang saat ini menjabat Kepala Bappeda Papua Barat berinisial DS.
DS terlebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan sekira pukul 13.20 WIT, dan menuju mobilnya tanpa sepatah kata menjawab pertanyaan sejumlah awak media yang menanti jawabannya terkait pemeriksaan tersebut.
Setelah DS, hingga sore hari disusul 2 orang pejabat lainnya yang juga diduga adalah pejabat pada Pemda Pegaf. Lagi, keduanya pun tak menjawab pertanyaan sejumlah wartawan seputar pemeriksaan ini.
Masih dalam pantauan media ini, sekitar pukul 19.30 WIT, keluar seorang yang berseragam Dinas ASN yang diketahui merupakan Plt Sekda Pegaf beinisial ED. Lagi-lagi ED bungkam hingga sesaat memasuki mobil Toyota Fortuner yang sejak awal menunggu di halaman Mapolres setempat.
Tak lama berselang, 7 penyidik KPK 2 diantaranya penyidik wanita keluar ruangan dan meninggalkan ruang pemeriksaan Mapolres Manokwari dan enggan menjawab pertanyaan wartawan.
Dari informasi yang dihimpun, penyidik KPK masih akan memeriksa sejumlah pejabat dan Bupati Pegaf hingga Kamis 25 Oktober 2018.
Sementara Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi yang berhasil dikonfirmsi membenarkan adanya pemeriksaan beberapa orang “Pejabat” oleh penyidik KPK tersebut.
Meski demikian, pihaknya tak bisa menjelaskan secara terperinci seputar pemeriksaan ini, karena sepenuhnya menjadi ranah KPK.
“Mereka (KPK-red) menyurati kami untuk meminjam ruangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Kita hanya menyiapkan ruangan dan mengamankan saja,” ujar Erwindi yang ditemui di Mapolres.
Hingga berita ini diturunkan belum diketahui jelas indikasi keempat “pejabat” tersebut yang diperiksa oleh penyidik KPK.
Sebagaimana dikutip dari detikcom. Senin 20 Agustus 2018 lalu, KPK akan memeriksa sejumlah kepala daerah terkait dugaan kasus suap usulan Dana Perimbangan Daerah dalam RAPBN-P 2018 berkaitan dengan sejumlah daerah.
Untuk itulah, penyidik KPK beberapa kali memanggil sejumlah kepala daerah.
“Dalam penyidikan ini, KPK menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan YP (Yaya Purnomo) di sejumlah daerah,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin, 20/8/2018 lalu.
Berikut ini tujuh kepala daerah–baik yang pernah maupun akan dipanggil KPK–terkait kasus tersebut:
– Wali Kota Dumai Zulkifli
– Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan
– Bupati Seram Bagian Timur Abd Mukti Keliobas
– Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman
– Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti
– Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddinsyah Sitorus
– Bupati Lampung Tengah Mustofa
“Selain itu, ada sejumlah pejabat dan PNS di empat kabupaten/kota yang juga kami periksa yaitu Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Way Kanan,” kata Febri. [krs]
