MANOKWARI, sorongraya.co – Advokat Pembela Hak Azasi Manusia (HAM) Papua, Yan Cristian Warinussy mendesak Presiden Jokowi segera memerintahkan untuk dihentikannya operasi militer dan operasi keamanan di wilayah Kabupaten Nduga serta seluruh wilayah pegunungan tengah Papua.
“Saya sampaikan karena belajar dari kasus kematian korban Hendrik Lokbere yang nyata-nyata diduga keras tewas akibat ditembak oleh aparat yang bertugas disana,” tegas Yan kepada sorongraya.co. Minggu, 22 Desember 2019.
Menurutnya ini penting dilakukan oleh Presiden Jokowi se-segera mungkin, karena semakin nyata kebenaran dari tulisan dari Amiruddin al Rahab dalam bukunya Heboh Papua : Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme. Dimana Al Rahab menyebutkan operasi-operasi militer itu sebagai pagar makan tanaman.
Kematian tragis Lokbere di ujung bedil aparat semakin membuktikan bahwa di kepala setiap pimpinan aparat semua orang Papua adalah separatis, kecuali orang itu membuktikan dirinya bukan separatis.
Jika asumsi kolot dan sempit serta tidak berbasis riset ilmiah tersebut terus digunakan dalam membenarkan dilakukannya operasi militer di Tanah Papua, maka advokat yang pernah meraih Penghargaan Internasional “John Humphrey Freedom award” tahun 2005 di Canada itu meyakini lambat laun orang asli Papua (OAP) akan terus menjadi sasaran dan korban kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity), yang semestinya mendapat perhatian dunia internasional.
Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh pimpinan agama, pemimpin gereja di Tanah Papua untuk tampil melakukan desakan kepada Pemerintah Indonesia dan memberi diri sebagai pembela umat Tuhan di Tanah Ini, yang selalu menjadi martir-martir bagi kegiatan operasi militer yang selalu terjadi dan memanas, bahkan merengut nyawa anak-anak Papua tak berdosa di bulan suci umat Tuhan seperti Desember 2019 ini. [sr]
