SORONG,sorongraya.co- Meskipun banyak pihak mengecam kebijakan pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di sisi lain kebijakan pemerintah tersebut diimbangi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
Menanggapi kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sekelompok aktivis yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Kota Sorong, Kamis siang, (29/09/2022), di salah satu restauran di Kota Sorong menyampaikan pernyataan sikap.
” Ada enam poin penting dalam rilis menyikapi kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM, antara lain mendukung kebijakan pemerintah atas penyesuaian harga BBM dikarenakan selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan negara sudah membantu rakyat melalui anggaran APBN yang cukup besar untuk menutup kebutuhan subsidi BBM masyarakat,” kata Warto Warman.
Lebih lanjut Warto menambahkan, di poin selanjutnya, mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat sasaran mengingat selama ini subsidi BBM lrbih banyak dinikmati orang kaya dibanding orang miskin. Penggunaan BBM subsidi lebih bnayak dihabiskan untuk mobil pribadi dibandingkan angkutan umum dan sepeda motor.
” Meminta kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantalan sosial kepada masyarakat terdampak sebagai tindak lanjut pengalihan subsidi BBM sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kami mengajak seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya Kota Sorong agar menjaga konduaifitas keamanan dan ketertiban terkait penyesuaian harga BBM dan tidak melakukan aksi yang berdampak pada situasi yang tidak aman.
Karenanya, kami mengimbau kepada semua pihak dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai wujud kebebasan berekspresi di Indonesia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang.
Sebagai mahasiswa dengan keilmuan yang dimiliki, mari bersama-sama melakukan scientific problem solving sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak penyesuaian haega BBM,” tutur juru bicara solidaritas mahasiswa kota Sorong, Kamis siang.
Di tempat yang sama, Apriyanto menyampaikan, pada dasarnya kami tidak menolak penyesuaian harga BBM dengan alasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kendati demikian, pemerintah terus menyiapkan stok BBM untuk masyarakat miskin atau tidak mampu.
Apriyanto pun meminta kepada Kepolisian Resor Sorong Kota untuk menindak tegas mafia BBM ilegal. Karena ulah mafia BBM ini menyebabkan kelangkaan BBM di kota Sorong.
Dia berkeyakinan bahwa Polda Papua Barat dan Polres Sorong dapat memberantas mafia BBM.
