Pejabat Gubernur Provinsi PBD Secara Simbolis Berikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Kepada Peserta.
Ekonomi & Bisnis Metro

BPJS Ketenagakerjaan Launching Program Torang Jaga

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaunching program Torang Jaga atau Terlindungi Program Negara melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lapangan sepakbola Wambik, Kamis, 17 Agustus 2023.

Ditandai dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 17 orang pekerja informal yang sudah terlindungi dari program Torang Jaga dan pelepasan balon ke udara.

Program ini merupakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2022. Program ini selain memberikan jaminan sosial juga untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Ketenagakerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendaftatkan sebanyak 50.104 orang. Torang Jaga terlindungi program daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat, Nasrullah Umar

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat, Nasrullah Umar mengatakan tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 50.104 orang sudah terlindungi. Sesuai dengan amanat Gubernur akan ditambah dan ditingkatkan.

” Fokus juga mengoleksi data bagi pekerja lintas agama dan tokoh adat dan Iuran dari 50.104 ini dibayarkan selama 1 tahun,” ujarnya.

Nasrullah mengaharapakan, pemerintah PBD dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama secara kontinyu karena sama-sama mengetahui bahwa program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program strategis negara dalam memberantas kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral provinsi PBD, Suroso

Ditempat yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral provinsi PBD, Suroso mengatakan bahwa pemprov PBD pada tahun 2023 telah mengkaver sebanyak 50.104 pekerja rentan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 10,2 miliar.

” Alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 10,2 miliar. Programnya dialokasikan bagi kabupaten dan kota yang belum tekaver. Kebetulan alokasi dana yang besar ada di Kota Sorong 15.000 orang dan Kabupaten Sorong 18.000 orang,” tandasnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad Kepada 17 Peserta Penerima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, menurut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad bahwa 50.104 orang yang sudah terjamin dan tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu kjaminan kematian sebesar 42 juta rupiah dan jika punya anak dijamin mendapatkan beasiswa.

“Saya sudah melakujan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dengan BPJS ketenagakerjaan kantor wilayah Bali,Nusa Tenggara dan Papua tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di provinsi papua barat daya, “ucapnya.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.