SORONG,sorongraya.co– Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas SABER Pangan), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Papua Barat Daya, dengan melibatkan Polres jajaran serta Pemerintah Daerah se-Wilayah Papua Barat Daya. kamis (5/52026)
Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang harga pangan, keamanan pangan, dan mutu pangan, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Papua Barat Daya.
Dir Reskrimsus Polda Papua Barat Daya dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan Satgas SABER Pangan merupakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik penyimpangan, seperti penimbunan bahan pangan, manipulasi harga, peredaran pangan tidak aman, serta pangan yang tidak memenuhi standar mutu. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, terukur, dan berkeadilan, dengan tetap mengedepankan upaya pencegahan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Satgas SABER Pangan. Polres jajaran diharapkan aktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing, sementara pemerintah daerah berperan dalam pengendalian distribusi, pemantauan harga, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Rakor ini juga membahas mekanisme kerja Satgas, pola koordinasi antarinstansi, serta rencana tindak lanjut berupa operasi pengawasan terpadu, pembentukan posko pengaduan masyarakat, dan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya keamanan dan mutu pangan.
Dengan dilaksanakannya rakor ini, diharapkan Satgas SABER Pangan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga stabilitas harga pangan, menjamin keamanan dan mutu pangan, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan dan kondisi rawan gejolak harga.(***)
