SORONG, sorongraya.co – Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Sorong, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Sorong, Sonny Uktolseya, akhirnya angkat bicara.
Sonny menegaskan bahwa persoalan kenaikan tarif yang diperjuangkan TKBM Sorong sebenarnya telah beberapa kali dibahas melalui serangkaian pertemuan dan mediasi yang melibatkan para pemangku kepentingan. Bahkan, proses pembahasan hingga kesepakatan pemberlakuan tarif tersebut telah berlangsung sejak Mei 2026.
Ia menjelaskan, pada 20 Mei 2026, KSOP Kelas I Pelabuhan Sorong menggelar rapat mediasi terkait pemberlakuan Tarif OPP/OPT dan Tarif CC di Pelabuhan Sorong. Rapat tersebut dihadiri sejumlah instansi pemerintah, BUMN, Koperasi TKBM Klayum Sorong, DPC Asosiasi Kepelabuhanan, serta Polsek Kawasan Pelabuhan Sorong.
Pembahasan kemudian dilanjutkan pada 21 Mei 2026 bersama pimpinan asosiasi APBMI, ALFI/ILFA, dan TKBM Klayum Sorong, dengan diketahui oleh KSOP Sorong. Pertemuan tersebut bertujuan mencapai kesepakatan mengenai waktu pemberlakuan Tarif CC dan OPP/OPT periode 2025-2027.
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pemberlakuan tarif direncanakan mulai 1 Juni 2026. Namun, usulan penyesuaian upah TKBM untuk kegiatan stevedoring di lini 1 belum mendapat persetujuan dari tiga perusahaan pelayaran, yakni Tanto, SPIL, dan Temas. Persoalan tersebut masih membutuhkan persetujuan DPP INSA.
Karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada pemberlakuan Tarif OPP/OPT untuk kegiatan di lini 2.
Untuk mempercepat penyesuaian upah TKBM di lini 2, Ketua ALFI/ILFA kemudian meminta dilakukan mediasi antara TKBM Klayum Sorong, ALFI/ILFA, dan seluruh anggotanya yang merupakan pimpinan JPT pada 22 Mei 2026.
Mediasi tersebut menghasilkan Berita Acara Kesepakatan mengenai pemberlakuan Tarif OPP/OPT Pelabuhan Sorong periode 2025-2027. Kesepakatan itu mengatur penyesuaian upah TKBM untuk kegiatan stuffing/stripping peti kemas di lini 2, yang direncanakan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026.
Lebih lanjut, Sonny menjelaskan bahwa pada 14 Oktober 2026, Executive Director Pelindo Regional 4 memberikan arahan agar pemberlakuan Tarif OPP/OPT untuk penyesuaian upah TKBM dan jasa stuffing/stripping peti kemas lini 2 di Pelabuhan Sorong dilaksanakan tanpa penagihan selisih tarif secara surut (backdate).
“Arahan ini diberikan meskipun dalam kesepakatan sebelumnya tarif direncanakan mulai berlaku pada 1 Juni 2026,” ujar Sonny kepada wartawan di ruang kerjanya.
Sebagai tindak lanjut dari rangkaian mediasi, kesepakatan para pihak, serta arahan manajemen Pelindo Regional 4, General Manager Pelindo Regional 4 Sorong kemudian menerbitkan Surat Edaran tertanggal 17 Oktober 2026 tentang Pemberlakuan Tarif OPP/OPT Kegiatan Stuffing/Stripping Peti Kemas Lini 2 di Lingkungan Terminal Petikemas Sorong.
Menurut Sonny, surat edaran tersebut menjadi dasar pelaksanaan penyesuaian tarif upah TKBM dan jasa stuffing/stripping peti kemas lini 2 sesuai arahan manajemen Pelindo. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa selisih tarif untuk periode sebelum tanggal pemberlakuan sebagaimana ditetapkan dalam surat edaran tidak akan ditagihkan.
Pelindo Sebut Pembayaran Bergantung pada JPT
Selain menjelaskan kronologi kesepakatan tarif, Sonny juga menegaskan bahwa Pelindo bukan pihak yang secara langsung menentukan dan menanggung seluruh pembayaran upah TKBM. Dalam mekanisme yang berjalan, Pelindo bertindak membantu melakukan penagihan biaya kepada perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), kemudian meneruskan pembayaran tersebut kepada TKBM.
Menurutnya, Pelindo tidak dapat merealisasikan pembayaran dengan menggunakan tarif baru apabila pihak pengguna jasa atau JPT belum memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan tarif tersebut.
“Pelindo tidak dapat membayarkan tagihan apabila pihak pengguna jasa belum membayar kewajiban tersebut. Selama JPT belum membayar kepada Pelindo dengan tarif baru, maka Pelindo juga tidak bisa membayar tagihan TKBM dengan tarif baru. Kalau saya bayar terlebih dahulu, maka dasarnya apa?” tegas Sonny.
Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran tersebut menjadi alasan Pelindo tidak bisa serta-merta membayarkan selisih upah TKBM menggunakan tarif baru tanpa adanya pembayaran terlebih dahulu dari pihak JPT.
Dengan demikian, Sonny menegaskan bahwa pelaksanaan penyesuaian tarif harus mengikuti mekanisme penagihan dan pembayaran yang berlaku. Pelindo, kata dia, menjalankan fungsi penagihan dan meneruskan pembayaran kepada TKBM berdasarkan kewajiban yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa.
