SORONG, sorongraya.co – Proses Pergantian Antarwaktu, anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Gerindra, Lewi Syalubu, hingga kini belum juga menemukan kepastian.
Padahal, proses penggantian tersebut dilakukan menyusul meninggalnya anggota DPR Papua Barat Daya, Yusuf Marak, bahkan pihak Partai Gerindra telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
Mandeknya proses PAW ini mulai menuai sorotan. Pasalnya, persoalan yang menghambat proses tersebut justru berkaitan dengan dokumen administrasi berupa surat pemberhentian terhadap almarhum Yusuf Marak.
Permintaan dokumen tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin partai politik diminta menerbitkan surat pemberhentian terhadap seseorang yang telah meninggal dunia?
Persoalan ini menjadi perhatian Andrew Warmasen. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar segera memberikan kepastian dan tidak membiarkan proses PAW berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan.
“Jangan terus menunda proses PAW ini dengan alasan administrasi. Kalau seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa sebenarnya yang menjadi kendala. Jangan sampai persoalan birokrasi justru menghambat hak politik seseorang,” tegas Andrew kepada sorongraya.co, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Andrew, Lewi Syalubu merupakan calon pengganti yang memiliki dasar perolehan suara sah berikutnya setelah almarhum Yusuf Marak. Karena itu, proses PAW harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
“Lewi bukan orang yang tiba-tiba muncul untuk mengisi kursi DPR. Ia memiliki dasar perolehan suara dalam pemilu. Hak politiknya harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah jangan membuat persoalan ini semakin tidak jelas,” ujarnya.
Andrew juga menilai, tertundanya PAW bukan sekadar persoalan internal partai politik. Kekosongan kursi DPR berdampak langsung terhadap keterwakilan masyarakat yang membutuhkan saluran aspirasi melalui lembaga legislatif.
“Yang dirugikan bukan hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang kehilangan keterwakilan. Kursi legislatif tidak boleh terlalu lama dibiarkan kosong apabila proses penggantinya sudah memenuhi ketentuan. Pemerintah harus memberikan kepastian,” katanya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjelaskan secara rinci dasar hukum permintaan surat pemberhentian terhadap almarhum Yusuf Marak. Menurutnya, apabila terdapat dokumen yang dianggap belum lengkap, pemerintah wajib menyampaikan secara tertulis apa kekurangannya beserta landasan regulasinya.
“Jangan hanya menyampaikan bahwa ada dokumen yang belum terpenuhi. Sebutkan secara jelas dokumen apa, dasar hukumnya apa, dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya dan muncul dugaan adanya persoalan lain di balik tertundanya PAW ini,” tegas Andrew.
Ia pun mendesak agar proses administrasi segera dituntaskan dan usulan PAW diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai prosedur yang berlaku.
Sekwan Akui Berkas PAW Sudah Dipenuhi, Namun Terkendala Satu Dokumen
Sebelumnya, Pelaksana Tugas, Sekretaris DPR Papua Barat Daya, Eltje Salomina Doo, menjelaskan bahwa proses PAW Lewi Syalubu masih menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ia mengakui bahwa berkas persyaratan PAW yang disampaikan Partai Gerindra Papua Barat Daya telah dipenuhi. Namun, menurutnya, masih terdapat satu dokumen yang menjadi kendala, yakni surat pemberhentian terhadap almarhum Yusuf Marak.
“Kami berharap ini sebenarnya sudah selesai, tapi terkendala juga di partainya. Kami harus mengeluarkan beberapa surat yang belum, karena itu by system. Sekarang surat (berkas) sudah ada di Pak Gubernur, tapi mau diinput juga tidak bisa. Ada satu surat juga terkait pemberhentian. Kami sampai sudah rapatkan ini dengan Kemendagri. Kalau ini segera, berarti sudah bisa diproses,” tutur Eda.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai dasar administrasi yang digunakan dalam proses PAW, khususnya terkait kewajiban penerbitan surat pemberhentian terhadap anggota DPR yang telah meninggal dunia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apakah dokumen tersebut merupakan persyaratan wajib berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau terdapat mekanisme administrasi lain yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti kondisi anggota legislatif yang meninggal dunia.
Mekanisme PAW Harus Mengacu pada Ketentuan Perundang-undangan
Sebagaimana diketahui, mekanisme PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dalam proses PAW karena anggota legislatif meninggal dunia, terdapat sejumlah dokumen dan tahapan yang harus dipenuhi, antara lain dokumen keterangan kematian dari instansi berwenang, usulan dari partai politik, serta proses verifikasi oleh KPU terhadap calon pengganti berdasarkan urutan perolehan suara sah dan ketentuan pencalonan.
Dengan demikian, seluruh tahapan administrasi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat dokumen tambahan yang diminta oleh pemerintah, dasar hukum dan urgensi dokumen tersebut perlu dijelaskan secara transparan.
Persoalan surat pemberhentian terhadap almarhum Yusuf Marak kini menjadi titik krusial yang membutuhkan penjelasan dari pihak terkait. Jangan sampai proses administrasi yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pelayanan pemerintahan justru berubah menjadi hambatan yang tidak memiliki kepastian penyelesaian.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum memberikan penjelasan resmi secara menyeluruh mengenai dasar permintaan surat pemberhentian tersebut. Redaksi sorongraya.co akan terus berupaya meminta klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Partai Gerindra, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Publik kini menunggu satu hal mendasar, kepastian hukum dan kejelasan proses PAW Lewi Syalubu.
