SORONG,sorongraya.co- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Bencana Kebararan Hutan Dan Lahan (Karhutla) bersama Badan Penanggulangan Bencana Dawrah (BPBD) Kabupaten/Kota se- Papua Barat Daya, Forkopimda, dan BMKG. Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Jumat (25/9/2026).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu usai rapat mengatakan bahwa hampir semua kabupaten/kota di Papua Barat Daya terdampak. Hanya saja, intensitas yang cukup tinggi dan wilayah yang terdampak cukup luas terdapat di Sorong Selatan, kemudian Raja Ampat, dan Tambrauw.
“Raja Ampat ini menjadi perhatian karena merupakan salah satu daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan yang datang ke sana. Kita tentu berharap kondisi kebakaran ini tidak mengganggu masyarakat maupun wisatawan yang melakukan kunjungan ke Raja Ampat. Selain itu, kalau hutannya rusak, tentu akan berpengaruh juga terhadap kondisi laut. Itu yang menjadi salah satu perhatian kita,”ujrarnya.
Langkah yang diambil dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan memberikan support anggaran yang berdampak pada kebakaran hutan dan pencegahannya.
“Kami mendorong kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Juga akan memberikan dukungan pembiayaan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki,” tambahnya.
Menurutnya, Kabupaten/kota yang menjadi bagian dari wilayah kerja Provinsi Papua Barat Daya yang paling utama adalah koordinasi.
“Kami mengoordinasikan seluruh kabupaten/kota dan ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat tetap berjalan, meskipun kondisi yang kita hadapi saat ini cukup sulit,” kata Gubernur Elisa.
lebih lanjutnya, Rapat ini juga merupakan salah satu bagian dari upaya kita untuk mengingatkan pemerintah daerah agar tetap memberikan perhatian dan memastikan pelayanan-pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat tetap berjalan terutama air bersih.
“Memang kondisi yang kita hadapi hari ini cukup berat. Tadi juga sudah kami diskusikan, dan nanti akan melakukan pertemuan terbatas terkait kebutuhan air minum. Di Kota Sorong dan di beberapa titik di kabupaten, masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan air minum,”pungkasnya.
Bahkan, saat rapat ada laporan dari kabupaten/kota bahwa sebagian besar masyarakat juga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air minum.
Elisa kambu menbahakan, tidak dapat enjangkau seluruh wilayah, Untuk wilayah kota, akan coba melihat apa yang bisa lakukan bersama-sama.
namun, dengan fasilitas yang dmiliki, meskipun terbatas, akan berupaya untuk membantu.
“Karena itu, kita juga mengambil langkah lain, yaitu tetap menyurati pemerintah pusat untuk meminta dukungan. Isu yang ingin kita dorong adalah bahwa Raja Ampat merupakan salah satu daerah tujuan wisata. Kita mencoba mengangkat hal tersebut agar mendapat perhatian lebih lanjut,”tugasnya.
Dampak dari Karhutlah pulau-pulau dan hutan-hutan yang ada pasti juga aka rusak, dan berpengaruh terhadap lingkungan, termasuk kawasan laut.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Dya, George Yarangga menegaskan Kesempulan dari rapat Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu memberikan apresisi dan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, serta jajaran TNI Polri yang telah mengambil langkah karhutla di daerah masing-masing.
Pemerintah/kota diminta juga untuk terus meningkatkan kesiap siaga dan langkah-langkah penanganan karhutla diwilayah masing-masing masing.
“Tadi juga akan disampaikan surat penegasan kepada Bupati dan Kota Sorong untuk meninfkatkan kewaspadaan serta memberikan peringatakan dan edukasi kepada Masyarakat agar tidak membakar hutan sembarangan,”tutup Yarangga.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Papua Barat Daya per 22 September 2026, tercatat Kota Sorong 59 kejadian dengan 70 titik, luasan terdampak kurang lebih 105.9 hektare.
Kabupaten sorong berkisar 40 kejadian dengan luasan terdampak jarhutla sekitar 60 hektare. Kemudian Kabupaten Maybrat terdapat 9 titik di 9 kampung dan 7 distrik dengan luasan 23.1 hektare.
Kabupaten Sorong Selatan ada 24 titik di 19 kampung 9 distrik dengan luasa terdampak sekitar 14 heketare. Raja ampat, sebanyak 20 kejadian dengan luasa terdampak sekitar 511 haktare.
Sementara untuk Kabupaten Tambrauw belum ada data dari pemerintah setempat yang disampaikan ke BPBD Provinsi Papua Barat Daya.
