SORONG, sorongraya.co-Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan tegas terkait proses seleksi Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya.
Dari 12 peserta yang terdaftar, ia menilai terdeteksi adanya nama-nama peserta bukan Orang Asli Papua (Non-OAP) yang ikut bersaing memperebutkan jabatan strategis tersebut.
Ketua Umum FOPERA PBD, Yanto Ijie, menegaskan bahwa Papua Barat Daya adalah Provinsi Otonomi Khusus, sehingga penempatan pejabat tertinggi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib memegang prinsip keadilan dan prioritas bagi putra-putri asli tanah Papua.
“Kami sangat menghormati hak prerogatif Gubernur untuk memilih siapa saja yang akan menduduki jabatan Sekda. Namun satu hal yang tidak bisa ditawar: Sekda Papua Barat Daya harus Orang Asli Papua. Titik.” Ujar Yanto Ijie kepada awak media. Selasa malam, (22/9/22/2026).
Ketua Umum FOPERA PBD, Berpijak pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menempatkan pemenuhan hak dan kesejahteraan Orang Asli Papua sebagai tujuan utama; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Pasal 27 secara tegas mengatur manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah Otsus dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.
Yanto Ijie mengutip pernyataan Gubernur Papua Barat Daya yang disampaikan dalam berbagai kesempatan pertemuan resmi “Orang Asli Papua tidak pergi ke Sumatera, ke Jawa, ke Sulawesi untuk memperebutkan jabatan strategis di sana.”
Pernyataan tersebut menjadi sinyal nyata bagi seluruh ASN Non-OAP yang bertugas di Papua Barat Daya agar tidak merampas ruang dan hak yang seharusnya menjadi milik putra-putri daerah sendiri.
“Otonomi Khusus lahir karena air mata dan darah Orang Asli Papua. Aturan ini bukan untuk mengusir siapa pun kami tidak rasis, kami mencintai keberagaman, kami siap hidup berdampingan. Tapi tolong, hargailah negara memberikan Otsus khusus bagi kami. Itu bukan kebetulan, itu pengakuan atas hak kami.”pungkasnya.
Oleh karena itu, ASN Non-OAP yang masuk dalam daftar peserta seleksi diminta untuk sadar diri, legowo, dan mengalah demi menghormati semangat serta jiwa Otonomi Khusus yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
“Bagaimana mungkin kita menjaga stabilitas keamanan jangka panjang jika jabatan tertinggi birokrasi ini tidak dipegang oleh anak daerah sendiri? Jika Sekda dijabat Non-OAP, potensi gangguan ketenteraman masyarakat tidak akan berhenti sesaat ini akan menjadi masalah permanen yang berkepanjangan.”tegasnya.
yanto Ijie meminta Gubernur Papua Barat Daya menggunakan hak prerogatifnya secara tepat: memilih Sekda orang Asli Papua.
“Kami tidak menolak saudara-saudara dari luar. Kami hanya meminta satu hal: berikan hak kami kembali. Itu tidak terlalu berat untuk diminta.”tutupnya Yanto Ijie.(***)
