SORONG, sorongraya.co- Komite Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK FIMWP) Sorong Raya menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9/2026).
Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut dilakukan dengan membakar ban di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya dan meminta agar program tersebut digantikan dengan pendidikan gratis.
Penolakan tersebut menyusul adanya dugaan keracunan yang dialami 26 siswa SMP Muhammadiyah Kota Sorong setelah mrmakan makanan dari program MBG baru-baru ini.
Penanggung jawab aksi, Yosep Pus, kepada awak media mengatakan pihaknya menolak program MBG dan meminta pemerintah menggantinya dengan pendidikan gratis mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi di Tanah Papua.
“Kami tadi mulai aksi pukul 09.00 WIT, start dari UMS dan Sorong City, lalu long march ke Kantor Gubernur PBD pada pukul 12.00 WIT,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kedatangan massa ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya karena pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Selain itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya merupakan Ketua Satgas MBG.
“Aksi kami dari pukul 12.00 WIT sampai selesai pukul 14.00 WIT. Tidak ada Gubernur. Yang ada hanya Asisten I, Sekretaris Daerah, dan Kepala Kesbangpol PBD. Namun, tujuan kami bukan kepada mereka bertiga,” tambahnya.
Yosep mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya karena aksi penolakan tersebut merupakan aksi kedua yang dilakukan pihaknya.
“Kami tadi sempat mengeluarkan statement ultimatum. Kami mengatakan tidak bisa membacakan poin tuntutan kami karena kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak lagi dengan cara yang berbeda,” tegasnya.
Yosep menegaskan, jika kembali terjadi korban akibat dugaan keracunan MBG, pihaknya akan membawa jenazah korban ke depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebagai bentuk tuntutan pertanggungjawaban pemerintah.
“Karena baru saja terjadi dugaan keracunan di SMP Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong di Kilometer 10. Bukan hanya siswa, tetapi juga ada guru,” pungkasnya.
Menurutnya, program MBG tidak memberikan dampak dan manfaat dari sisi penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP. Ia menilai program tersebut hanya memperkaya kelompok tertentu.
Selain itu, menurutnya, program MBG tidak memberdayakan mama-mama Papua maupun non-Papua yang berjualan di pasar, sehingga hasil usaha mereka tidak pernah masuk ke dapur MBG.
“Berarti tidak ada keberhasilan dari MBG itu sendiri. Kemudian juga MBG tidak ada anggaran dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak ada regulasi yang mengatur anggaran MBG,” katanya.
“Kemungkinan ini kebijakan dari negara, atau dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Mereka memangkas seluruh anggaran di daerah dari sisi pendidikan, kesehatan, itu semua berdampak dari potongan untuk MBG,” tambahnya.
Yosep menjelaskan, jumlah dapur MBG di Papua Barat Daya mencapai 38 dapur, dengan anggaran sekitar Rp900 juta per dapur setiap bulan.
“Kalau misalkan anggaran itu diperuntukkan ke pendidikan, kemungkinan itu bisa mendapatkan 3.000 anak usia sekolah yang tidak sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tutupnya.
