SORONG,sorongraya.co-Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia Papua Sustainable Development (PAPEDA) Summit mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 2–4 September 2026.
Hal tersebut disampaikan Elisa Kambu saat memimpin Rapat Finalisasi Pelaksanaan Papua Sustainable Development (PAPEDA) Summit, Kamis (27/8/2026).
Gubernur menekankan pentingnya kekompakan dan kerja sama seluruh panitia untuk memastikan kegiatan berjalan sukses serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta.
“Panitia harus solid, bekerja bersama, terbuka dan transparan. Jangan ada kecurigaan di antara kita. Jaga hati dan jaga kekompakan,” pesan Elisa.
Menurutnya, keterlibatan dalam kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan merupakan bentuk kepedulian, perhatian, komitmen, dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan Papua Barat Daya.
Ia mengajak seluruh panitia bekerja dengan tulus dan ikhlas karena kegiatan tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata bagi tanah Papua dan generasi yang akan datang.
“Kita ingin memberikan sesuatu untuk masa depan tanah dan negeri kita. Ini bagian dari kontribusi kita yang nyata,” ujarnya.
Elisa juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan semakin dekat. Karena itu, rapat finalisasi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan telah dipersiapkan secara matang.
Panitia diminta mengecek kembali seluruh aspek teknis, terutama akomodasi, konsumsi, koordinasi, dan kesiapan pelayanan peserta yang dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan.
Selain itu, sebelum pelaksanaan pada 2 September, direncanakan akan ada pertemuan khusus antara pimpinan dengan tim dan mitra yang telah hadir untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan akhir.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, dan juga sebagai ketua paniatia, Julian Kelly Kambu, menjelaskan bahwa PAPEDA Summit merupakan forum strategis untuk menyatukan persepsi dan merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Ia menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan dipastikan hadir dan direncanakan menjadi pembuka sekaligus keynote speaker dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, sejumlah kementerian juga telah dihubungi dan diharapkan hadir, antara lain Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah pejabat seperti deputi dan direktur dari kementerian maupun lembaga terkait juga dijadwalkan menghadiri kegiatan.
“Peserta yang sudah terdaftar kurang lebih 800 orang. Kami prediksi pada hari pertama pembukaan bisa mencapai 1.000 orang. Setelah itu pada hari kedua dan seterusnya diperkirakan sekitar 500 peserta,” jelas Julian.
Pembukaan PAPEDA Summit direncanakan berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, sementara rangkaian kegiatan selanjutnya dilaksanakan di sejumlah hotel, dengan aktivitas utama di Vega.
Julian menambahkan, sekitar 130 pembicara telah dikonfirmasi untuk membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Berbagai isu yang akan dibahas meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, ekonomi biru, ekonomi hijau, karbon, hingga pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat adat.
Forum tersebut juga akan mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar dapat duduk bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam merumuskan arah pembangunan Papua.
Menurut Julian, salah satu tujuan utama PAPEDA Summit adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Tanah Papua.
Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan Deklarasi Sorong mengenai pembangunan berkelanjutan.
“Semua kita duduk bersama sehingga kita berharap ada rekomendasi kebijakan untuk bagaimana masa depan Papua, Papua berkelanjutan,” katanya.
Kelly berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, pembangunan ekonomi, sosial, serta masyarakat adat.
Panitia juga berharap Kementerian Kehutanan dapat hadir dan menyerahkan SK hutan adat sebagai bagian dari upaya memperkuat hak dan pemberdayaan masyarakat adat.
PAPEDA Summit diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat adat, serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Semangat tersebut dirangkum dalam harapan agar pembangunan di Tanah Papua tidak meninggalkan “air mata” bagi generasi berikutnya, tetapi justru menghadirkan “mata air” melalui kebijakan, regulasi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
