SORONG,sorongraya.co- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Dukcapil dan PMK) menggelar pelatihan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang dikhususkan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). Kegiatan berlangsung di Hotel ACC Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Suardi Thamal, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya, Nikodemus Asmuruf.
Ketua Panitia Pelaksana, Tonce Way, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia OAP. Pelatihan ini dirancang agar pelaku usaha lokal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Melalui pelatihan ini, diharapkan para pelaku usaha OAP mampu berpartisipasi secara aktif, profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga mereka dapat memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Tonce.
Dalam sambutannya, Asisten I Suardi Thamal menegaskan amanat Otonomi Khusus Papua yang mewajibkan pembangunan berpihak kepada Orang Asli Papua. Keberpihakan tersebut tidak hanya melalui layanan dasar, melainkan juga pemberdayaan ekonomi dengan membuka ruang partisipasi dalam pengadaan pemerintah.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar memenuhi kebutuhan instansi, melainkan instrumen penggerak ekonomi. Namun kesempatan ini harus diimbangi dengan kompetensi, pemahaman regulasi, penyusunan dokumen, hingga penggunaan sistem pengadaan elektronik,” tegas Suardi.
Ia berharap pelatihan ini menjadi awal pembinaan berkelanjutan, sehingga lahir penyedia jasa OAP yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Dukcapil dan PMK Nikodemus Asmuruf menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan program pertama kalinya yang dianggarkan khusus untuk pengusaha OAP. Selama ini, kendala utama yang dihadapi pelaku usaha lokal adalah keterbatasan pemahaman administrasi dan prosedur, sehingga proyek yang bisa diraih baru sebatas penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp1 miliar.
“Kami ingin setelah pelatihan ini, pengusaha OAP paham cara mengurus dokumen dan mekanisme pengadaan, sehingga nantinya mampu bersaing mendapatkan proyek bernilai besar hingga Rp2 miliar ke atas,” ungkap Nikodemus.
Kegiatan yang diikuti 80 peserta dari satu kota dan lima kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya ini didukung anggaran dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp200 juta. Ke depannya, pemerintah berencana memperluas jangkauan pelatihan ini guna menjangkau ribuan pengusaha OAP lainnya yang telah memiliki badan hukum, tergantung pada ketersediaan anggaran.
Pemerintah berharap ekosistem pengadaan yang inklusif ini terus terbangun demi mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.(***)
