SORONG, sorongraya.co-Sebagai momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan kader perempuan menghadapi Pemilu 2029. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Papua Barat Daya menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) guna memilih Ketua DPW Perempuan Bangsa yang baru. Bertempat di Kyriad Hotel Sorong, Kamis (9/7/2026),
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., mengatakan Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak Mei 2026.
“Hingga saat ini Muswil telah terlaksana di 28 provinsi, sementara 10 provinsi lainnya masih dalam proses. Setelah seluruh rangkaian selesai, seluruh pengurus wilayah Perempuan Bangsa akan dilantik secara serentak pada 22 Juli 2026 di Jakarta, bertepatan dengan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PKB,”ujarnya saat memberikan sambutan.
Menghadapi Pemilu 2029, Nihayatul menegaskan Perempuan Bangsa harus bergerak lebih agresif dengan mengusung semangat “Bergerak Bersama dan Berdaya Bersama.” Organisasi diminta memperluas jangkauan dengan merangkul pelaku UMKM, buruh perempuan, aktivis, kelompok profesi, ibu rumah tangga, generasi muda, mahasiswa, milenial, hingga Gen Z. Selain itu, Perempuan Bangsa juga didorong membangun kolaborasi lintas agama, suku, dan budaya serta aktif dalam gerakan sosial, kesehatan, pendidikan, dan advokasi terhadap kekerasan seksual.
Ia menegaskan perjuangan sosial harus diperkuat melalui jalur politik. Karena itu, penataan organisasi hingga tingkat ranting menjadi prioritas agar seluruh mesin politik Perempuan Bangsa siap menghadapi Pemilu 2029. Menurutnya, organisasi tidak cukup hanya memiliki struktur di atas kertas, tetapi harus benar-benar aktif bekerja di tengah masyarakat.
Nihayatul juga menyoroti tantangan besar dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di politik. Menurutnya, masih kuat anggapan bahwa politik merupakan dunia yang kotor sehingga banyak perempuan enggan menjadi calon legislatif.
Sebagai contoh, ia menceritakan pengalaman pada Pemilu 2024 di Papua Pegunungan. Saat itu terdapat seorang calon perempuan yang mendaftarkan diri melalui lima partai politik sekaligus demi memperoleh uang dari masing-masing partai. Akibatnya, calon tersebut tidak dapat didaftarkan oleh satu pun partai. Kasus tersebut, menurutnya, menunjukkan masih sulitnya mencari kader perempuan yang benar-benar siap terjun ke dunia politik.
Berbekal pengalamannya sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, Nihayatul menegaskan kemenangan politik dapat diraih tanpa praktik politik uang apabila didukung organisasi yang solid dan bekerja hingga ke akar rumput.
“Pemilih perempuan merupakan pemilih yang paling loyal. Karena itu, keberadaan organisasi perempuan menjadi modal penting dalam memenangkan pemilu,”katanya.
Di akhir sambutannya, Nihayatul menegaskan bahwa pengalaman hidup perempuan, seperti kehamilan, persalinan, menyusui, dan pengasuhan anak, tidak dapat diwakili oleh laki-laki. Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan di parlemen harus terus diperkuat agar kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan perempuan, benar-benar berpihak pada kebutuhan perempuan.
Ia berharap setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki anggota legislatif perempuan dari PKB yang mampu memperjuangkan aspirasi perempuan.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Papua Barat Daya Abdullah Gazam mengatakan Musyawarah Wilayah bukan sekadar agenda memilih ketua baru, mengevaluasi kepengurusan, atau menyusun program kerja lima tahun ke depan, melainkan menjadi momentum penting memperkuat konsolidasi organisasi Perempuan Bangsa.
Menurutnya, Perempuan Bangsa merupakan organisasi strategis di bawah PKB karena negara telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik melalui kebijakan keterwakilan minimal 30 persen perempuan sebagai calon legislatif. Bahkan, saat ini tengah diperjuangkan agar keterwakilan tersebut tidak hanya berlaku pada pencalonan, tetapi juga mencapai 30 persen kursi di parlemen.
Abdullah mengajak seluruh perempuan di Papua Barat Daya memanfaatkan peluang tersebut dengan mempersiapkan diri menjadi kader yang tangguh, aktif, dan siap mengambil peran dalam politik.
“Perempuan harus membuktikan bahwa mereka adalah ras terkuat di muka bumi, bukan sekadar slogan atau candaan, tetapi melalui prestasi, kepemimpinan, dan kontribusi nyata,”pungkasnya.
Ia juga mendorong peserta Muswil meneladani para tokoh perempuan yang telah berhasil membangun karier politik sebagai inspirasi dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan.
Lebih lanjut, Abdullah menegaskan perempuan tidak boleh lagi hanya menjadi objek dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun politik, tetapi harus menjadi subjek yang menentukan arah kebijakan dan pembangunan.
Menurutnya, Muswil harus menjadi titik awal lahirnya lebih banyak perempuan Papua Barat Daya yang siap memimpin dan berkontribusi bagi daerah maupun bangsa.
“Salah satu tantangan terbesar partai politik adalah mencari calon legislatif perempuan yang siap maju. Karena itu, perempuan didorong berani mengambil kesempatan yang telah disediakan negara, mempersiapkan diri dengan baik, serta memperkuat kapasitas agar mampu berperan aktif dalam dunia politik dan kepemimpinan”
