SORONG,sorongraya.co- Agus Waluyo Kamaruddin, terpilih sebagai ketua Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Barat Daya usai digelar Musyawarah Daerah. bertempat di Hotel Belagry pada Rabu (1/7/2026).
Iamenegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh program HNSI dari tingkat pusat hingga ke desa guna menjawab berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, terutama akses BBM bersubsidi dan ketersediaan es balok.
Ketua DPD HNSI Papua Barat Daya, Agus Waluyo Kamaruddin, mengatakan HNSI merupakan organisasi yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Karena itu, seluruh program yang ditetapkan pemerintah pusat melalui HNSI akan diteruskan kepada pengurus di daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para nelayan.
“Saya sebagai Ketua DPD HNSI Papua Barat Daya adalah perpanjangan tangan dari pusat untuk menyalurkan seluruh program kepada pengurus kabupaten, kota, kecamatan hingga desa,” ujar agus kepada awak media di sekretariat HNSI PBD, (4/7/2026).
Menurutnya, persoalan utama yang masih dihadapi nelayan di seluruh Indonesia adalah sulitnya memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi tersebut memaksa banyak nelayan membeli BBM non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal sehingga biaya operasional melaut meningkat drastis.
“Seharusnya nelayan mendapatkan BBM bersubsidi. Namun karena sering terjadi kelangkaan, mereka akhirnya membeli BBM non-subsidi dengan harga hampir dua kali lipat. Ini tentu membebani biaya operasional mereka saat melaut,”jelasnya.
Karena itu, HNSI hadir untuk memberikan jaminan kepastian agar nelayan memperoleh haknya mendapatkan solar bersubsidi sehingga aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan lancar.
Agus menjelaskan, pemerintah juga memiliki program bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk nelayan tradisional yang bermukim di kawasan pesisir. Menurutnya, HNSI di tingkat kabupaten, kota hingga distrik menjadi ujung tombak dalam menjangkau dan menyalurkan program tersebut kepada para nelayan.
“DPD HNSI provinsi bertugas menyalurkan program pemerintah pusat kepada pengurus kabupaten dan kota, kemudian didistribusikan kepada seluruh nelayan di wilayah pesisir,”katanya.
Selain BBM, Agus menyebut ketersediaan es balok juga menjadi persoalan serius bagi nelayan. Es balok sangat dibutuhkan untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan selama berada di laut hingga dipasarkan.
“Banyak nelayan kesulitan mendapatkan es balok karena harus mengantre berhari-hari. Akibatnya ikan cepat rusak dan harga jual ikut turun. Padahal yang dibutuhkan adalah es balok khusus untuk penyimpanan ikan, bukan es konsumsi,”ujarnya.
Ia menegaskan HNSI akan berupaya memastikan pasokan es balok tersedia agar kualitas ikan tetap terjaga dan nilai jual hasil tangkapan nelayan tidak mengalami penurunan.
“Kita harus memberikan jaminan kepastian terhadap pasokan solar, ketersediaan es balok, dan stabilitas harga jual ikan. Jika hasil tangkapan tetap segar, maka harga ikan juga bisa dipertahankan,”tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD HNSI Papua Barat Daya, Naftali Wabdaron, mengatakan kehadiran HNSI merupakan bagian dari perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“HNSI berdiri maka nelayan juga ikut berdiri. Kami sama-sama memperjuangkan kepentingan nelayan. Tidak ada lagi perbedaan, mari kita bersama-sama mendukung HNSI demi kemajuan Papua Barat Daya,”katanya.
Naftali berharap keberadaan HNSI mampu mendorong meningkatnya indeks kesejahteraan nelayan sejalan dengan cita-cita Indonesia yang maju dan sejahtera.
“Kalau Papua Barat Daya sejahtera, maka kesejahteraan nelayan juga harus meningkat. Indonesia maju, nelayan harus kuat. Indonesia sejahtera, nelayan juga harus ikut sejahtera,”tutupnya.
