SORONG,sorongraya.co– Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (Hakli), Prof. Dr. Arif Sumantri, mengatakan Hakli bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI) dan Pemerintah Kota Sorong telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dalam penguatan kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat.
Menurut Arif, kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk menjadikan Kota Sorong sebagai model penanganan penyakit tuberkulosis (TB) yang tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan agar pasien yang sembuh tidak kembali kambuh.
“Pemkot Sorong memiliki data bahwa penanganan TB mengalami progres yang membaik. Namun, Kota Sorong harus menjadi model bagaimana pasien TB yang sembuh tidak lagi kambuh. Karena itu diperlukan pola hidup sehat melalui lingkungan sehat, perilaku hidup sehat, dan makan sehat sebagai upaya preventif,”ujarnya kepasa awak media. Jumat (29/5/2026).
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan penyakit tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan harus melibatkan masyarakat secara aktif.
Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui higiene dan sanitasi berbasis komunitas menjadi kunci utama keberhasilan program kesehatan lingkungan.
“Kami melihat upaya preventif terbaik bukan hanya dari peran aktif pemerintah, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus memiliki kemauan hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Arif juga menyampaikan pesan kepada Wali Kota Sorong mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat dibanding bantuan sesaat.
“Jangan kasih ikan kepada masyarakat, tetapi kasih kail. Kalau ikan habis, masyarakat tidak bisa mencari lagi. Tapi kalau diberi kail, mereka bisa terus berusaha. Berikan pelatihan dan keterampilan sehingga masyarakat memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Sorong dalam penataan rumah sehat dan perbaikan lingkungan permukiman yang dinilai mulai menunjukkan perubahan positif dalam perilaku sanitasi masyarakat.
Selain membahas penanganan TB, Hakli juga menyoroti pengelolaan SPPG dalam program MBG, khususnya terkait pengawasan higiene sanitasi pangan.
Menurut Arif, isu keracunan pangan umumnya terjadi pada proses pengelolaan dapur sehingga pengawasan sanitasi harus diperkuat.
“Bagian paling kritis itu ada pada dapur. Ketika dapurnya sudah baik, maka harus lebih baik lagi dengan melibatkan masyarakat,” katanya.
Arif menilai limbah makanan atau food waste seharusnya tidak dipandang sebagai masalah, melainkan potensi ekonomi sirkular yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Jangan jadikan food waste sebagai limbah, tetapi sebagai berkah. Libatkan masyarakat agar limbah itu memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Arif juga menekankan pentingnya pengawasan sanitasi lingkungan dalam setiap operasional SPPG. Menurutnya, selain tenaga gizi dan akuntan, keberadaan tenaga ahli sanitasi lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan standar higiene dan sanitasi berjalan optimal.
“Setiap SPPG atau lima SPPG diharapkan memiliki ahli sanitasi yang mengawasi kualitas kontrol higiene sanitasi secara melekat sesuai tugas pokok dan fungsinya,” katanya.
Dirinya menambahkan bahwa kualitas program tidak cukup hanya dijamin melalui SOP semata, tetapi juga membutuhkan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Kalau ditanya apakah SPPG hari ini sehat, tentu terlihat sehat walaupun masih perlu perbaikan. Artinya program ini harus terus ditata dan dikelola agar benar-benar efektif ke depan,” ujarnya.
Terkait banyaknya limbah makanan yang ditemukan, Arif menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap menu makanan yang disediakan agar sesuai dengan selera siswa dan masyarakat.
“Kalau food waste masih banyak, berarti ada yang harus dievaluasi. Kembalikan kepada kebutuhan siswa dan masyarakat, menu seperti apa yang mereka sukai agar tidak terjadi pemborosan makanan,” katanya.
