SORONG,sorongraya.co-Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya Ortis F. Sagrim gelar permuan bersama perwakilan organisasi profesi tenaga kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Vega, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas persoalan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah biasa.
“Persoalan mendasar pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya, mulai dari stunting, kualitas layanan dasar, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan,”ujar Ortis.
Dalam dialog itu, Ortis mengatakan DPR memiliki tanggung jawab melalui fungsi anggaran, regulasi dan pengawasan untuk memastikan persoalan kesehatan mendapat perhatian serius.
“Ketika saya melakukan reses, banyak penyampaian masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar. Selama ini masalah kesehatan di tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, sering hanya dilihat dari pandangan umum saja. Misalnya kasus stunting hanya dilihat dari data kementerian atau BPS, padahal ada masalah substansi yang sedang berjalan dan menjadi ancaman serius,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan kesehatan yang disampaikan organisasi profesi membuka mata DPR bahwa ancaman kesehatan di Papua Barat Daya sudah berada di depan mata dan membutuhkan langkah mitigasi segera.
Ia juga menyoroti besarnya dana Otonomi Khusus, yang telah dialokasikan melalui mandatory spending sektor kesehatan, namun persoalan di lapangan justru dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Dengan dana Otsus yang besar, seharusnya persoalan ini bisa ditekan. Tetapi kenyataannya justru meningkat. Ini yang harus kita lihat bersama,” katanya.
Ortis menegaskan, hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan, termasuk kemungkinan mendorong regulasi khusus terkait kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan ini penting. Saya minta organisasi profesi menyusun pokok-pokok pikiran dan masukan regulasi agar bisa diproses sesuai mekanisme penerbitan regulasi di DPR,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Sorong dr Felix Duwit menyatakan, Papua Barat Daya saat ini sedang menghadapi kondisi darurat kesehatan yang dapat berdampak pada ancaman depopulasi Orang Asli Papua.
Ia mengapresiasi langkah Ketua DPR Papua Barat Daya, yang dinilai untuk pertama kalinya mempertemukan organisasi profesi tenaga kesehatan dengan pengambil kebijakan daerah dalam satu forum resmi.
“Ini forum pertama kali organisasi profesi duduk bersama pengambil kebijakan daerah dalam hal ini Ketua DPR. Ada banyak pergumulan antara kebijakan dan implementasi pelayanan kesehatan di masyarakat,” kata Felix.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya membutuhkan kesepakatan bersama agar bisa ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami berharap dari pertemuan ini ada satu kesepakatan yang bisa dihasilkan demi perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat di Papua Barat Daya,”tutupnya. (***)
