SORONG, sorongraya.co – Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Sorong, Roberth Asmuruf mengaku tak mau mengomentari adanya dugaan isu yang menyebutkan banyak honorer “siluman” atau titipan, yang menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kota sorong.
Pernyataan tersebut disampaikan Roberth Asmuruf, menjawab pertanyaan wartawan saat aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pendemo, yang mempertanyakan nasib mereka sebagai P3K Paruh Waktu. Selasa, 27 Januari 2026.
Saat ditanyakan bagaimana tanggapan bapak dengan adanya honorer siluman yang jadi PNS, “Saya tidak komentar itu,” tutur Robert Asmuruf sembari meninggalkan pendemo.
Baca: Wali Kota Sorong Serahkan SK Kepada 531 Calon PNS dan PPPK fORMASI 2021
Sebelumnya Robi Jitmau bersama rekannya yang diketahui sebagai P3K Paruh waktu mempertanyakan status mereka yang tinggal beberapa bulan lagi akan putus kontrak. Padahal mereka merupakan honorer yang telah lama bertugas di pemerintah kota sorong.
“Kami yang P3K Paruh waktu ini bertahan sampai kapan,” tutur Robi Jitmau dihadapan Kepala BKPSDM Kota Sorong Robert Asmuruf.
Senada disampaikan rekan Robi. Ia mengaku kecewa karena mereka sebagai honorer mendapatkan SK kurang lebih delapan bulan, namun berbede dengan para CPNS yang tidak pernah berstatus sebagai honorer namun hanya dalam waktu satu bulan sudah mendapatkan SK CPNS.
Baca juga: GEMASABA Perkuat Peran Kader Untuk Program Kerja Yang Terarah
“Kami terima SK delapan bulan, mereka yang ada ini (CPNS) baru Desember Muda (awal Desember-red) sudah terima SK, ada apa dibalik itu. Dong (CPNS Baru-red) tau kerja sendiri ka?” tanya rekan Robi dengan nada lantang.
Menyikapi hal itu Kepala BKPSDM Kota Sorong Robert Asmuruf mengaku jika pihaknya telah berkomunikasi dengan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, bahwa mereka akan memperjuangkan nasib P3K Paruh Waktu sebelum bulan Juni 2026.
“Kami sudah bicara dengan MenPAN (Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara) nanti kami akan perjuangkan itu, kami sudah bicara dengan Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota sangat setuju. Kami berjanji dan komitmen tetap kami berjuang bulan Juni kita, Paruh Waktu ke Penuh Waktu,” tutur Roberth Asmuruf.
Sebelumnya isu honorer “siluman” beredar di kalangan pegawai negeri sipil, bahkan sudah menjadi perbincangan sejumlah kalangan. Mirisnya, terdapat sejumlah CPNS yang tidak terdaftar dalam honorer namun diberikan SK CPNS oleh Wali Kota Sorong.
