SORONG, sorongraya.co – Ketua Komisi 2 DPR Kota Sorong, Muhammad Rum Rumonin menyayangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, hanya mengelola anggaran tahun 2026 paling sedikit ketimbang Pihak Ketiga.
Untuk itu Komisi 2 DPR Kota Sorong akan kembali mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, dan pihak ketiga guna membahas masalah penanganan sampah yang sampai saat ini belum maksimal.
Rum menduga dalam penyusunan anggaran belanja tahun 2026 khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong, kemungkinan tidak dilibatkan, sehingga keinginan dinas tidak tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026, justru lebih banyak dikelola pihak ketiga.
Baca: Lasqi PBD Lepas 59 Kontingen Ikut Lomba Qasidah di Bogor
Meski mendapat anggaran yang cukup besar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Sorong ini menilai pihak ketiga tidak maksima menangani sampah di kota sorong. Ia bahkan menegaskan perlu adanya pembenahan menyeluruh agar masalah serupa tidak berulang.
“Mohon maaf masalah sampah ini paling tidak maksimal. Dibeberapa tempat ada tempat sampah liar yang banyak sekali. Kata Dina situ tanggungjawab pihak ketiga. Nah jika tida efektif dan tidak maksimal maka saran kami harus duduk bersama dan harus membagi menjadi lima zona dan gunakan sub, agar maksimal dalam penanganan sampah,” ujar Muhammad Rum usai rapat dengar pendapat di kantor DPR Kota Sorong. Rabu 26 November 2025.
Pembagian zona ini dianggap dapat mengurangi penumpukan sampah, karena setiap sub pihak ketiga akan memiliki batas kerja yang jelas, dengan begitu tidak ada alasan tumpang tindih wilayah pengangkutan sampah.
Baca juga: Merasa Tak Nyaman, Warga Klaurung Pertanyakan Status Tempat Tinggal
Pantauan Redaksi sorongraya.co, pengangkutan sampah masih dilakukan pada siang hari. Hal ini tentu mengganggu aktifitas lalu lintas dengan mencium aroma tak sedap dari truck pengangkut sampah.
Warga berharap masalah penanganan sampah segera teratasi sehingga tidak membuat pencemaran udara di kota sorong.
