SORONG, sorongraya.co – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Alfons Kambu menegaskan kepada Gubernur se tanah Papua untuk menyikapi pembakaran mahkota burung cendrawasih, yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jayapura, Provinsi Papua.
Menurutnya, pembarakan mahkota burung cendrawaish tersebut merupakan bentuk ketidak-hormatan kepada symbol atau lambang budaya papua. Selaku anak asli papua, Alfons merasa bahwa harga dirinya telah diinjak, karena mahkota itu hanya dipakai khusus di rumah adat.
“Mahkota cendrawasih itu dipakaikan sebagai bentuk pengharagaan kepada seseorang yang telah masuk ke rumah adat, namun dengan dibakarnya symbol tersebut, saya sangat prihatin karena sama saja harga diri kami yang memberikan penghormatan itu sudah tidak dihargai dan dibakar. Saya sangat prihatin sekali,” tegas Alfons Kambu kepada sorongraya.co.
Jika benar barang-barang tersebut disita oleh pihak BKSDA atau aparat keamanan, menurutnya harus dijelaskan dari mana barang itu diperoleh, dan atas dasar peraturan apa dilakukan penyitaan serta pembakaran.
“Kalau memang disita, mengapa tidak dihibahkan saja ke sanggar-sanggar budaya, lembaga adat, atau museum. Bisa juga dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelestarian budaya. Mengapa langsung dibakar. Ini yang membingungkan publik dan membuat kami sebagai wakil rakyat adat merasa dilecehkan,” tegasnya.
Ia mendesak pihak BKSDA, TNI, dan Polri yang terlibat dalam kejadian itu untuk memberi penjelasan terbuka kepada publik. Jelaskan secara transparan, dari mana barang-barang itu diperoleh.
“Ini bukan hanya tentang benda, tapi tentang kehormatan kami sebagai orang Papua. Pembakaran simbol-simbol budaya itu sama saja membakar harga diri kami. Bahkan kayu pohon yang ditebang sembarangan saja sudah membuat masyarakat menangis, apalagi ini lambang kehormatan budaya Papua,” tambahnya.
Tak hanya itu, Alfons juga juga mendesak DPR Fraksi Otsus segera mengeluarkan Perdasus tentang Perlindungan Budaya dan Hutan Papua. Masyarakat pun tahu, sumber dari simbol kehormatan budaya ini berasal dari hutan. Jika hutannya dihancurkan dan burung-burung punah, lalu dari mana lagi budaya ini bisa hidup.
MRP siap untuk mengatur hal ini lebih lanjut. Ke depan, siapa pun yang ingin menggunakan lambang-lambang budaya Papua, harus berkoordinasi dengan MRP atau lembaga adat yang berwenang.
“MRP juga akan mendorong agar ke depan ada aturan yang jelas mengenai penggunaan simbol-simbol budaya, seperti mahkota burung cenderawasih. Mahkota hanya boleh dipakai oleh laki-laki dalam konteks adat,” ucapnya.
Alfons menginginkan agar keputusan sepihak seperti pembakaran ini tidak terjadi lagi. Bukan hanya soal hukum, tetapi soal penghormatan terhadap budaya dan jati diri orang Papua.
“Saya berharap semua pihak membuka mata dan telinga, dan mulai mengakui pentingnya perlindungan terhadap budaya Papua. Cukup sekali ini terjadi. Jangan ulangi lagi,” tegas Alfons.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa beredar video tentang pemusnahan mahkota cenderawasih dengan cara membakar, yang diduga dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua.
Pemusnahan mahkota cenderawasih itu menuai banyak kritik dari berbagai pihak.
