SORONG,sorongraya.co-Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyampaikan pernyataan sikap organisasi dalam menanggapi dinamika sosial-politik yang belakangan ini mencuat di Tanah Papua. Dalam pernyataannya, Yanto menekankan pentingnya menjaga persatuan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah Papua Barat Daya.
“Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Provinsi ini milik seluruh warga negara Indonesia, baik orang asli Papua maupun non-Papua. Ini bukan milik satu suku atau kelompok tertentu, tetapi milik kita semua,” tegas Yanto dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, beberapa pernyataan provokatif dari sejumlah pihak berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Karena itu, Yanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga keharmonisan di tengah perbedaan.
@berita_sorongraya.co Dinamika Sosial Politik di Papua, Fopera PBD Serukan Perdamaian SORONG,sorongraya.co-Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyampaikan pernyataan sikap organisasi dalam menanggapi dinamika sosial-politik yang belakangan ini mencuat di Tanah Papua. Dalam pernyataannya, Yanto menekankan pentingnya menjaga persatuan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah Papua Barat Daya. “Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Provinsi ini milik seluruh warga negara Indonesia, baik orang asli Papua maupun non-Papua. Ini bukan milik satu suku atau kelompok tertentu, tetapi milik kita semua,” tegas Yanto dalam pernyataan resminya. Menurutnya, beberapa pernyataan provokatif dari sejumlah pihak berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Karena itu, Yanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. “Kami menyayangkan munculnya sejumlah pernyataan dari oknum-oknum tertentu yang bernada provokatif. Pernyataan seperti ini tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam NKRI. Papua Barat Daya harus tetap menjadi provinsi yang aman, damai, dan nyaman untuk semua,”ujar Yanto. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataan seorang tokoh tidak bisa serta-merta dianggap mewakili seluruh kelompok atau organisasi. Ia menyebut bahwa pernyataan yang mengatasnamakan organisasi seharusnya melalui mekanisme resmi seperti musyawarah, sidang sinode, atau kongres. “Kami melihat bahwa pernyataan yang muncul visio baru-baru ini dimedia sosial adalah pernyataan personal, bukan organisasi. Karena jika organisasi, pasti melalui proses resmi. Banyak umat dan masyarakat pun tidak sepakat dengan hal itu. Bahkan, respons netizen juga menunjukkan ketidaksetujuan yang luas,” ungkapnya. Yanto juga menekankan bahwa dalam momentum politik seperti saat ini, masyarakat perlu bijak memilah informasi dan tidak mengaitkan isu-isu tertentu dengan wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki otoritas pemerintahan sendiri. “Jika konteksnya politik, maka tidak ada korelasi langsung dengan Papua Barat Daya. Kita punya pemerintahan sendiri, gubernur sendiri, dan wilayah hukum sendiri,” lanjutnya. Menutup pernyataannya, Fopera mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk mendukung pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun provinsi yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan semangat Nawacita Presiden Republik Indonesia dan program pembangunan di Papua Barat Daya. “Mari kita jaga nama baik Papua Barat Daya. Kita rawat provinsi baru ini demi kepentingan kita bersama. Fopera mendukung sepenuhnya program pemerintah demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Yanto Ijie. #viralvideo #fypシ #fyp #kotasorong #papuabaratdaya ♬ suara asli – Berita Sorongraya.co
“Kami menyayangkan munculnya sejumlah pernyataan dari oknum-oknum tertentu yang bernada provokatif. Pernyataan seperti ini tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam NKRI. Papua Barat Daya harus tetap menjadi provinsi yang aman, damai, dan nyaman untuk semua,”ujar Yanto.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataan seorang tokoh tidak bisa serta-merta dianggap mewakili seluruh kelompok atau organisasi. Ia menyebut bahwa pernyataan yang mengatasnamakan organisasi seharusnya melalui mekanisme resmi seperti musyawarah, sidang sinode, atau kongres.
“Kami melihat bahwa pernyataan yang muncul baru-baru ini dimedia sosial adalah pernyataan personal, bukan organisasi. Karena jika organisasi, pasti melalui proses resmi. Banyak umat dan masyarakat pun tidak sepakat dengan hal itu. Bahkan, respons netizen juga menunjukkan ketidaksetujuan yang luas,” ungkapnya.
Yanto juga menekankan bahwa dalam momentum politik seperti saat ini, masyarakat perlu bijak memilah informasi dan tidak mengaitkan isu-isu tertentu dengan wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki otoritas pemerintahan sendiri.J
“Jika konteksnya politik, maka tidak ada korelasi langsung dengan Papua Barat Daya. Kita punya pemerintahan sendiri, gubernur sendiri, dan wilayah hukum sendiri,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Fopera mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur dan Presiden dalam membangun provinsi yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan semangat Nawacita Presiden Republik Indonesia dan program pembangunan di Papua Barat Daya.
“Mari kita jaga nama baik Papua Barat Daya. Kita rawat provinsi baru ini demi kepentingan kita bersama. Fopera mendukung sepenuhnya program pemerintah demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Yanto Ijie.
