SORONG,sorongraya.co- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengeluarkan 5 surat tugas. Masih ada 2 surat tugas lagi yang belum dikeluarkan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PAN Provinsi Papua Barat Daya, Syafrudin Sabonama, Jumat, 31 Mei 2024.
Syafrudin menyebut, untuk Kota Sorong ada lima surat tugas yang diberikan yakni kepada Dance Sangkek, Septinus Lobat, Petronela Kambuaya, Ferdinand Nyong Risamasu, dan Gusty Sagrim.
” Masih ada dua surat tugas yang belum dikeluarkan untuk Kabupaten Sorong, yaitu Jhonny Kamuru dan Lasarus Malagam,” ujarnya.
Syafrudin berharap, proses rekomendasi untuk seluruh Indonesia dilakukan di DPP. Setelah DPP menyelesaikan proses verifikasi, surat tugas berikutnya akan segera dikeluarkan kepada mereka yang belum menerima.
” Sesuai dengan instruksi DPP, tahapan pencalonan kepala daerah dimulai dengan membuka pendaftaran. Para calon mendaftarkan dan mengikuti proses seleksi, termasuk wawancara dan uji kelayakan yang kemudian dilanjutkan hasil seleksi lalu dikirimkan ke DPW,” Sambungnya.
Anggota DPR Kota Sorong itu menegaskan, yang selanjutnya memberikan rekomendasi adalah DPP dalam bentuk Surat Tugas yang berisi permintaan kepada balon kepala daerah, untuk mencari dukungan partai politik lain atau membangun koalisi.
” Ini dilakukan karena PAN tidak memiliki cukup kursi untuk mencalonkan kepala daerah secara mandiri,” tegasnya.
Syafrudin menambahkan, surat tugas tersebut memerintahkan kepada pemegangnya untuk pertama-tama membangun koalisi dan meningkatkan elektabilitas dengan melakukan kerja-kerja politik.
” Kerja-kerja politik ini harus melibatkan struktur partai dari tingkat DPC, DPD, hingga DPW, ” tambahnya.
Ia pun mengingatkan, semua pendaftar berhak mendapatkan Surat Tugas karena telah meminta dukungan dari PAN untuk mencalonkan diri dalam Pilkada yang akan diadakan pada bulan November mendatang.
Sementara itu, Gusty Sagrim yang pertama mendapatkan surat tugas menyampaikan keprihatinannya dengan banyaknya informasi negatif yang beredar di luar sana yang menyebutkan bahwa hampir semua surat tugas yang diterima calon kepala daerah, nyaris didapatkan melalui bayaran yang besar.
” Hari ini, saya bersyukur karena PAN menunjukkan komitmennya melawan citra negatif tersebut,” ujarnya.
Gusty mengaku, PAN membuktikan bahwa tidak ada bayaran dalam proses pemberian surat tugas. Mungkin ada partai lain yang masih menggunakan praktik tersebut.
” Itu wajar karena mungkin ada individu oknum yang tidak bermoral dan memanfaatkan sistem politik untuk keuntungan pribadi,” tandasnya.
Lebih lanjut Gusty mengatakan, hari ini kita mendapatkan bukti bahwa PAN tidak menerima bayaran untuk memberikan surat tugas. Berbeda dengan banyak pihak lain yang mengatakan bahwa surat tugas biasanya didapatkan dengan biaya besar.
Ia bersyukur bahwa bisa mendapatkan surat tugas tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. ” Ini bukan hanya berlaku untuk dia, tetapi untuk semua calon kepala daerah di Sorong yang mendaftar ke PAN,” terangnya.
Gusty menyebut bahwa PAN memberikan apresiasi kepada semua bakal calon kepala daerah yang menetapkan standar khusus untuk pemberian surat tugas.
Ia juga mengingatkan bahwa surat tugas ini bukan hanya formalitas, tetapi juga komitmen untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan elektabilitas di daerah tersebut.
Gusty mengaku, dengan pemberian surat tugas yang didapatkannya elektabilitas mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, elektabilitasnya sudah mencapai 50%.
Politisi NasDem itu menyarankan, bagi balon lain yang ingin mencapai elektabilitas yang sama, saya persilahkan untuk bergabung dengan PAN.
Saya telah membuktikan posisi saya di 50% dan siap untuk mendapatkan rekomendasi dari PAN. Saya akan memanfaatkan surat tugas ini sebagai motivasi dan dasar untuk menunjukkan kepada PAN dan publik bahwa saya adalah kandidat terbaik menjadi wali kota Sorong,” tutupnya.
