SORONG,sorongraya.co- Tak hanya Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya Dewan Adat Masyarakat Doberay pun angkat bicara soal pernyataan aktivis Pro Demokrasi, Dominggus Yable soal pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat Daya yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang terkesan asal-asalan.
Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Doberay, Abner Ijie menyampaikan, sebagai seorang aktivis seharusnya tak menyampaikan pernyataan demikian, dengan bahasa yang kurang pantas.
Berikan kesempatan pada pemimpin kita untuk melaksanakan tugasnya. Tak pantas kita menyampaikan pernyataan demikian.
” Saya berharap saudara Dominggus Yable menarik kembali pernyataannya. Apalagi sampai melontarkan kata-kata ngawur, itukan kurang etis,” kata Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Doberay Provinsi Papua Barat Daya, Abner Ijie saat ditemui di saaj satu kafe semalam.
Abner Ijie menambahkan, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk melaksanakan tugasnya.
Bahkan Abner Ijie menilai bahwa guna mnciptakan ruang demokrasi di tanah Papua, jangan ada lagi pernyataan-pernyataan yang kurang etis.
” Yang harus dilakukan adalah bersama-sama mengawal pemekaran ini dan mendukung setiap kebijakan dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Juru Bicara Dewan Masyarakat Adat Doberay Papua Barat Daya, Aristoteles Kambu menambahkan, kritikan yang disampaikan kepada pemerintah sebaiknya di dukung dengan data yang benar sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
Dewan Masyarakat Adat Diberay dan Forum Deklarator Sorong Raya melihat bahwa kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya meskipun belum setahun menjabat namun sudah menoreh sejumlah keberhasilan.
” Sejumlah keberhasilan itu diantaranya pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pengangkatan pejabat eselon dua, sebentar lagi akan ada pelantikan prjabat eselon tiga dan empat,” ungkapnya.
Boleh dikata pemerintahan saat ini berjalan normal. Di sisi lain, mantan dosen Uncen tersebut tengah mendorong pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya maupun program lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat Daya.
Aristoteles menyebut bahwa terobosan yang dibuat oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya tidak kami temukan di lima provinsi lainnya di tanah Papua ini.
” Gagasan, ide dan pemikiran cerdas ini selayaknya di dukung oleh seluruh elemen masyarakat Papua Barat Daya,” ujarnya.
Aristoteles menambahkan, penjabat gubernur Papua Barat Daya bukan seorang pejabat definitif. Dia diangkat melalui mekanisme yang sangat ketat. Karenanya, kami sangat mengecam pernyataan saudara Dominggus Yable.
Adik kandung dari tokoh pemekaran Papua Barat Daya, Agustinus Edison Kambu itu mengingatkan bahwa saudara Dominggus Yable juga merupakan masyarakat adat Doberay, sudah semeatinya memiliki tanggung jawab mengawal dan menjaga jalannya pemerintah provinsi Papua Barat Daya dati gangguang orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
