SORONG,sorongraya.co- Kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad memberikan bantuan dalam rangka pembinaan lembaga keagamaan disambut baik oleh Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya.
Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie mengapresiasi sekaligus menyambut baik kebijakan dari Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammaf Musa’ad.
Yanto Amus Ijie yang ditemui di salah satu kafe di kawasan Km 10, Jumat siang, 23 Juni 2023 lebih lanjut mengatakan, bantuan yang diberikan Prnjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk pembangunan mesjid Al Akbar Kota merupakan langkah yang positif.
” Kita harus memberikan dukungan bersama karena dengan membangun Kota Sorong kita merubah wajah Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Pada kesempatan ini juga Fopera ingin menepis isu-isu miring yang dihembuskan orang-orang yang merasa terganggu dengan bantuan yang diberikan penjabat gubernur PBD bagi lembaga keagamaan yang ada.
Yanto menilai bahwa kebijakan bapak gubernur memberikan bantuan kepada lembaga keagamaan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
” Itu perintah Undang-Undang, yang mana pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada lembaga keagamaan maupun embaga krmasyarakatan,” tegasnya.
” Bukan hanya masjid yang dibantu, bapak gubernur juga pasti akan membantu lembaga keagamaan lainnya,” tambahnya.
Alumni USTJ Jayapura ini mengaku, kami mendapat informasi dari stafnya gubernur provinsi Papua Barat Daya bahwa bantuan keagamaan yang sama juga akan diberikan kepada organisasi-organisasi keagamaan lainnya, misalnya gereja Protestan, Katolik mungkin juga kepada Hindu dan Buddha.
” Jadi, kita tidak usah mempitisir soal bantuan yang diberikan bapak gubernur. Apalagi yang dipersoalkan terkait dengan nilai bantuan yang menurut orang fantastis, mencapai 3 miliar rupiah. Itu nilainya kecil,” ujar Yanto.
Yanto menyampaikan bahwa di tahun 2022 lalu, saat itu gubernur Papua Barat melakukan peletakan batu pertama pembangunan mesjid Al Akbar Kota Sorong sekaligus memberikan bantuan 5 hingg 7 miliar rupiah, tentu nilainya besar dan bagi kami wajar.
” Lagian bantuan yang diberikan belum sampai 10 persen dari total biaya pembnagunan mesjid Al Akbar Kota Sorong, ” terangnya.
Yanto meminta agar kebijakan bapak jangan dipolitisir. Kebijakan tersebut terkait dengan tugas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
” Tidak ada muatan politik, gubernur ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Yanto bahwa gubernur tidak punya kepentingan politik.
” Jangan kemudian kita berpikir bahwa gubernur melakukan ini ada punya maksud dan tujuan lain, tidak demikian,” tutupnya.
