SORONG,sorongraya.co- Wacana penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menkadi menarik untuk dibahas.
Jika sebelumnya wacana tersebut menjadi sorotan pemuda dari Kerukunan Keluarga Besar Fategomi, Kabupaten Maybrat. Kini giliran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mimate yang menyampaikan argumentasinya.
Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mimate, Joel Saman, provinsi PBD terbentuk dengan UU Nomor 29 Tahun 2022, yang kemudian
ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 223 tanggal 8 Desember 2022 dan terdaftar sebagai provinsi ke 38 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
” Awal mula pembentukan provinsi Papua Barat Daya berkandaskan pada Pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” ujarnya, Sabtu, 31 Desember 2022
Joel Saman menambahkan, di dalam Pasal 76 tersebut pemekaran provinsi di Tanah Papua dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP serta memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.
Pembentukan provinsi Papua Barat Daya bertujuan mempercepat pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualias pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua perlu.
” Untuk itu, upaya lainnya diperlukan dalam rangka melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otsus bagi provinsi Papua secara menyeluruh akuntabel, efesien, transparan dan tepat sasaran,” kata Joel Saman.
Lebih lanjut dikatakan oleh Joel Saman, secara ekaplisit UU Nomor 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 mengenai kewenangan pemerintah provinsi di bidang pemerintah, kecuali politik luar Negeri, pertahanan keamanan moneter, fiskal, agama, peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lainya yang sesuai dengan PP Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan.
” Di dalam perubahan tersebut, struktur pemerintahan di tanah Papua tersiri atas provinsi, DPR Provinsi, yang mana anggota-anggotanya dipilih dalam pemilu dan yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua (OAP),” bebernya.
Terkait dengan kondisi yang terjadi pasca terbentuknya provinsi PBD, kami selaku Ketua Mimate Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo yang telah merestui dan mengesahkan UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
” LMA Mimate bahkan meminta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya agar dalam menempatkan pejabat pada jabatan-jabatan strategis didasarkan pada jenjang kepangkatan dan golongan dan lebih berpihak pada Orang Asli Papua yang berada di dalam wilayah adat Domberay,” ujar Joel Saman.
Joel Saman mengaku, dalam rangka avirmasi serta pemberdayaan OAP untuk ditempatkan sebagai birokrasi pemerintahan, MRP dan DPRP utusan otsus, pemerintah provinsi PBD wajib mendengar masukan serta wajib mendapat rekomendasi dari Ketua Tim Deklarator Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
” Karena wilayah adat di tanah Papua telah dibagi, kami menyampaikan kepada pemerintah republik Indonesia bahwa sumber daya manusia orang asli Papua telah siap untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional yang ada di provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya saat tadi sore.
Joel Saman yang ditemui di sekretariat tim deklarator pembentukan provinsi PBD mengingatkan bahwa sumber daya manusia orang asli Papua di wilayah adat Domberay sangat siap dan menolak dengan tegas calon OAP dari wilayah adat yang lain di tanah Papua untuk maju sebagai gubernur.
” Ketua deklarator pemekaran provinsi Papua Barat dan provinsi Papua Barat Daya adalah anak asli dari tanah adat Mimate. Siapapun yang kemudian baru bermunculan dan mengklaim diri sebagai otak pemekaran itu cuma cerita omong kosong,” tegasnya
Diakui oleh Joel Saman bahwa selama ini LMA Mimate
