SORONG,sorongraya.co- Demonstrasi yang dilakukan Petisi Rakyat Papua (PRP) Sekretariat Bersama di pertigaan kompleks pertokoan Yohan Klademak III, Kamis, 01 Desember 2022, awalnya berjalan aman.
Namun, setelah aparat Kepolisian Resor Sorong Kota meminta agar demo segera dihentikan dikarenakan akan ada karnaval natal, puluhan aktivis PRP pun sepakat membubarkan diri setelah Koordinator Umum demo, Welfin Kareth membacakan pernyataan sikap, yang pada intinya menuntut pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua dan menolak Otonomi Khusus serta pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan tarik seluruh militer yang ada di tanah Papua.
Berdasarkan pantauan lapangan, tak lama berselang, sejumlah aktivis membentangkan bendera bintang kejora sekaligus foto bersama. Seketika pula mengundang reaksi dari aparat kepolisian resor Sorong Kota.
Ratusan personel polisi yang dipimpin Kabag Ops Kompil Mochamad Nur Makmur langsung melakukan penertiban terhadap atribut bintang kejora. Sayangnya, saat dilakukan penggeledahan, polisi tak berhasil menemukan atribut bendera bintang kejora.
Dari insiden tersebut dua aktivis, Nathalis Yewen dan Maikel Remon Ijie sempat diamankan dan di bawa ke Mapolres Sorong Kota untuk dimintai keterangan. Namun, tak lama kemudian, dua aktivis PRP langsung dilepas.
Sebelumnya puluhan aktivis PRP menggelar mimbar bebas dengan menyampaikan orasi dalam rangka memperingati 61 tahun deklarasi kemerdekaan West Papua.
Dalam orasinya aktivis Papua Merdeka, Nathalis Yewen mengklaim bahwa Papua sebenarnya sudah merdeka hanya saja tidak diakui.
Menurut Nathalis Yewen, sistem yang di bangun di negara Indonesia sengaja di rancang untuk membuat Orang Asli Papua (OAP) menderita.
” Produk Otonomi Khusus, Daerah Otonomi Baru (DOB) membuka peluang bagi negara Indonesia untuk membungkam dan menghancurkan bangsa Papua,” tegasnya.
Nathalis Yewen lebih lanjut menyampaikan, tanah Papua kaya tapi Orang Asli Papua (OAP) tidak menikmatinya melainkan orang lain. Mereka menikmati kekayaan tanah Papua tanpa memikirkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
” Otonomi Daerah dan pemekaran daerah otonom baru merupakan praktik penjarahan model baru yang dilakukan bangsa ini,” ungkapnya.
