SORONG,sorongraya.co- Merespon pemblokiran akses jaringan Internet pasca demo ricuh dua pekan lalu, kelompok Cipayung Kota Sorong melakukan unjuk rasa di halaman Graha Merah Putih, Selasa pagi, 3 September 2019.
Massa yang berjumlah kurang lebih 50 orang meminta kepada PT Telkom Indonesia Cabang Sorong untuk membuka akses jaringan internet sehingga masyarakat Kota Sorong dapat berkomunikasi dengan lancar, terutama bagi pelaku ekonomi yang mengandalkan jaringan internet.
Massa pun mempertanyakan ada apa dengan pemblokiran internet, padahal informasi maupun berita hoaks masih marak beredar. Telkom Indonesia disinyalir merugikan sebagian besar warga Kota Sorong yang juga pelaku usaha. Apapun alasannya, jika pemblokiran internet hanya untuk menangkal penyebaran berita hoax, hal itu sangat tidak masuk akal menurun pengunjuk rasa.
Setelah melakukan orasi, Koordinator Lapangan, Yeheskel Kalasuat menyampaikan tiga tuntutan, yaitu:
- Meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) bersama Telkom Indonesia untuk membuka akses internet secara menyeluruh di Kota Sorong mulai hari ini, paling lambat pukul 24.00 WIT.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Telkom Indonesia diminta untuk membuka posko pengaduan dan membayar ganti rugi yang dialami pelaku usaha di Kota Sorong.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Telkom Indonesia bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami pelaku usaha di Kota Sorong.
Apabila tiga tuntutan ini tidak direspon, pengunjuk rasa mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar untuk kembali melakukan demo.
Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Manager Telkom Sorong, Djoni menyampaikan, tak hanya warga Kota Sorong yang rugi, pihaknya juga ikut mengalami kerugian.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya menjalankan perintah Pemerintah Pusat. Mereka (Jakarta) yang mengatur atas pemblokiran ini. Untuk itu, Telkom Indonesia Cabang Sorong menyiapkan kompensasi berupa penambahan masa aktif prabayar. Untuk aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan di Makassar dan Jakarta,”ujarnya.
Sebelumnya, Senin 19 Agustus 2019 hingga saat ini, sejak terjadi demo anti rasisme pecah di Papua dan Papua Barat yang kemudian berujung perusakan dan pembakaran, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir sementara akses internet di Kota Sorong. Alasan pemblokiran bertujuan untuk menangkal penyebaran informasi yang bersifat hoax. Belum diketahui sampai kapan pemblokiran akan dibuka kembali. [jun]
