MAYBRAT,sorongraya.co – Ratusan pencari kerja (Pecaker) menyeruduk kantor Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat, Senin (17/06)
Mereka pun menggelar aksi demonstrsi di halaman kantor bupati mempertanyakan kejelasan pengumuman hasil tes CAT CPNS yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Para pencaker yang menamakan diri Forum Pemuda Peduli Pencaker Maybrat ditemui langsung oleh Bupati Maybrat, Drs.Bernard Sagrim, MM dan didampingi Sekda Kepala BKD dan beberapa pimpinan OPD.
Kordinator Aksi, Naftali Kinho yang ditemui usai menyampaikan aspirasi mengatakan, pihaknya meminta pemerintah Maybrat untuk mengawal dan mengontrol hasil tes CPNS formasi 2018 dengan sistem CAT tersebut berjalan transparan.
“Kami berharap, bila penentuan hasil tes dikembalikan ke pemerintah daerah maka perlu memperhatikan kearifan lokal sesuai komitmen bupati Maybrat, bahwa akan memperhatikan marga yang langka di wilayah pemerintahan Maybrat. Jadi, hasil yang diumumkan juga disesuaikan dengan hasil tes tidak boleh ada permainan sana-sini yang akan merugikan orang Maybrat sendiri,”terangnya.
Untuk itu, kata dia, perlu ada keterbukaan agar terhindar permaianan atau manipulasi oleh oknum tertentu. Mengingat kuota yang diperuntukan bagi Maybrat hanya 542 sedangkan pencaker mencapai 2 ribu orang.
Sementara itu,Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM di hadapan para pencaker mengatakan, suap menerima sejumlah pernyataan sikap atau tuntutan tersebut sebagai bahan pertimabangan dan kajian serta masukan yang baik.
“Masalah testing yang dilakukan dengan pola CAT itu sampai hari ini, belum ada informasi yang didapat dari pemerintah pusat. Kita selalu sampaikan baik lewat media cetak, onlaine dan apel pagi, bahwa sebenarnya anak-anak harus percaya, mau percaya siapa lagi, tidak mungkin bicara diapel dan media berbeda dengan saat ini, saya kita itu sama saja,”ucapnya.
Kata dia, saat menyampaikan arahan di unit Kanreg (Kantor Regional) di Sorong, pemda Maybrat bertugas hanya memnafsilitasi dengan tanda tangan pengumuamn untuk ditempel.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil itu sudah dikirim dari BKN pusat. Dan nanti kepala-kepala daerah akan diundang mendengar presentasi dan hasil tes ini. Khusus orang asli Papua itu seperti apa, apakah nilai yang ditempuh hanya rata-rata di bawah 200 sedangkan nilai standar itu sekitar 280 atau 300 lebih, itu baru lolos murni, kalau dibawah itu kita bicarakan lagi,” tandasnya.
Meski demikian kata dia, pemerintah pusat dari nilai 200 akan digunakan perengkingan dan ditentukan kepala daerah.
“Jika ada oknum meminta nomor tes dan jaminan apa pun tidak boleh, kalau ada yang minta bawa barang bukti laporkan ke Polisi,” pungkasnya. [ones/krs]
