Dosen Menajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan UM Sorong
Sebagai negara pantai terbesar di dunia, Indonesia digadang-gadang tumbuh menjadi negara besar yang mampu menyeimbangkan ekonomi blok barat dan timur dunia.
Di ujung timur negeri ini terdapat wilayah yang terisolir (remote), namun memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar, sering dikenal dengan istilah the sleeping giant.
Provinai Papua Barat, terintegrasi 12 Kabupaten dan 1 Kota. Wilayah ini juga identik sebagai provinsi konservasi. Ironisnya, provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia, yaitu mencapai 4.514 pulau atau sekitar 26,92% dari jumlah total pulau di Indonesia sebanyak 17.504 pulau (Kemenko Marves; BPS, 2021). Namun, pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang berorientasi sebagai provinsi kepulauan belum menjadi prioritas.
Sejak 1 dekade lebih provinsi Papua Barat menjelma menjadi salah satu kawasan ekonomi baru di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini ditandai dengan banyaknya kejian-kajian ilmiah yang membahas potensi sumber daya alam, pesisir laut dan pulau kecil secara nasional dan internasional yang menempatkan wilayah ini sebagai lokus penelitian.
Alhasil temuan-temuan baru mampu mengurai misteri kekuatan sumberdaya perikanan di perairan darat, estuary dan laut Papua Barat.
Sumber daya ikan indonesia merupakan asset bangsa yang strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan (ecosystem services) secara tepat dan berkelanjutan.
Pendekatan pengelolaan sumberdaya alam menuju pembangunan berkelanjutan 4.0 di sektor kelautan dan perikanan dicanangkan melalui implementasi konsep blue economy.
Blue Economy merupakan paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan berbagai kompleksitas implementasinya. Keberhasilan implementasi Blue Economy akan sangat bergantung pada rancang bangun model ekonomi berkelanjutan sebagai framework dasar implementasi Blue Economy. Usulan prinsip Ekonomi Biru mengemuka dalam konferensi PPB tentang lingkungan dan pembangunan (Forum Rio+20).
Indonesia sebagai salah satu anggota dalam kegiatan itu juga mengangkat isu global terkait kesehatan lingkungan perairan darat dan laut. Artinya, Pemerintah dan para pemangku kepentingan telah membangun kesadaran bersama untuk mengawali pembangunan daerah dengan mengutamakan potensi kelautan terutama bagi daerah berkarakter kepulauan dan wilayah pesisir.
Ikan pelagis besar merupakan kelompok ikan yang mempunyai sifat berenang bebas dengan melakukan migrasi secara vertikal maupun horizontal mendekati permukaan dengan ukuran relatif besar, tubuh seperti torpedo/stremline, warna relatif terang dan melakukan aktifitas begantung pada kondisi lingkungan.
Potensi sumberdaya perikanan pelagis besar di Perairan Papua Barat terintegrasi pada 2 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu WPP-RI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, sampai Teluk Berauw dan WPP-RI 717 meliputi kawasan perairan Teluk Cenderawasih sampai ke Samudera Pasifik. Selain itu l, ada WPP-RI 718 di barat daya pulau Papua, sebagai alternatif potensial yang juga dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat dari sektor perikanan tangkap.
Perikanan pelagis besar, Tuna, Cakalang, Tongkol (TCT) asal Papua Barat merupakan primadona produk perikanan Indonesia di pasar nasional dan internasional. Nelayan ikan pelagis besar TCT di Papua Barat, juga tersebar merata mulai dari kelompok usaha perikanan skala kecil (small scale fisheries) dengan armada perikanan tangkap sederhana menggunakan perahu motor tempel <5 GT sampai usaha perikanan skala besar yang dioperasikan menggunakan kapal perikanan >30 GT.
Potensi perikanan tangkap pelagis besar khususnya jenis tuna albakor (Thunus alalunga), tuna sirip kuning (Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus obesus), ikan tongkol (Euthynnus affinis), dan ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) yang didaratkan di beberapa Pangkalan PendaratIkan (PPI) pada wilayah Papua Barat, seperti PPI Jembatan Puri Kota Sorong dan PPI Sanggeng Manokowari seharusnya menjadi barometer pengembangan sector kelautan dan perikanan di Papua Barat.
Pertumbuhan sektor kelautan dan kelautan di Papua Barat sejatinya terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan besarnya alokasi anggaran mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur. Data Kajian Regional Triwulan III Papua Barat tahun 2021, dalam analisis tematik regional program peningkatan usaha perikanan untuk pembangunan infrastruktur mengalokasikan anggaran ABPN Kementerian Lembaga sebesar Rp 10,15 milkar, juga dana tambahan dalam bentuk DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,17 miliar dan untuk mendorong optimalisasi sektor perikanan digunakan dana ABPD sebesar Rp 40,1 milyar (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, 2021).
Mengacu pada data tersebut sejatinya peningkatan produksi dari sector perikanan di papua Barat diharapkan mengalami peningkatan. Namun kenyataannya masih banyak nelayan dan pengusaha perikanan khususnya pada perikanan Tuna, Cakalang dan Tingkol (TCT) mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan usaha perikanannya secara berkelanjutan.
Permasalahan ini mengemuka dalam pertemuan regular 2, Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna, Cakalang & Tongkol (TCT) Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Papua Barat. Pertemuan yang diprakarsai oleh AP2HI dan Yayasan IPNLF Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat turut menghadirkan semua anggota komite mulai dari kalangan Birokrasi Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat, NGO, pelaku usaha perikanan (Nelayan, Pengusaha Kapal Perikanan & Pengolahan Ikan) dan Akademisi (Perguruan Tinggi) yang berasosiasi dalam bidang Kelautan & Perikanan bertempat di Hotel Vega, memiliki tujuan antara lain, 1). Memperoleh perkembangan informasi standar operasi Perikanan tuna; 2). Monev rencana kerja 3 tahun KPBP; 3). Menyepakati mekanisme pengumpulan data dari stakeholders; 4). Mengetahui perkembangan & tantangan pengelolaan Perikanan tuna, cakalang & tongkol; 5). Mendapatkan input tentang issue2 yang berkembang terkait pengelolaan Perikanan tuna di Papua Barat.
Dalam diskusi tersebut selain memperkenalkan sejumlah potensi sumberdaya perikanan tuna, cakalang dan tongkol, juga membahas terkait jasa ekosistem pesisir dan pulau kecil dan lokasi penangkapan ikan potensial di WPP-RI 715 dan 717, juga terurai beberapa permasalahan mendasar yang ditemui pada sentra produksi perikanan seperti, pembatasan wilayah penangkapan ikan untuk armada tangkap Pole and line dalam 1 WPP-RI di wilayah Papua Barat, peningkatan harga BBM, keterbatasan es balok dan fasilitas coldstorage yang berdampak terhadap penurunan kualitas/mutu ikan hasil tangkapan, izin dan pengawasan perikanan tangakap yang masih lemah, sertifikasi nelayan perikanan tangkap yang terbatas, pemasangan rumpon di laut dalam (alat pemikat ikan) tanpa ijin dan tidak sesuai dengan lokasi, sumber data potensi perikanan TCT yang belum terpusat dalam satu system, terhalangnya integrasi wilayah sentra produksi dan pasar perikanan juga konektifitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan blue economy di Papua Barat.
Untuk itu diperlukan konsep pembangunan yang ideal melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Dalam upaya merealisasikan peningkatan blue ekonomi melalui pengelolaan perikanan pelagis besar di Papua Barat maka paling tidak beberapa langkah penting yang harus segera dipikirkan oleh stakeholders perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol di Papua Barat seperti; 1). Optimalisasi sumberdaya Perikanan melalui kolaborasi stakeholder untuk mencegah pemanfaatan sumberdaya ikan yang destruktif dan mewujudkan Perikanan berkelanjutan; 2). Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol di Papua Barat dilakukan secara terintegrasi menyesuaikan dengan WPP NRI 715, 717 dan 718 sebagai wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang legal; 3). Konektivitas wilayah, sentra produksi dan pengolahan Perikanan tuna, Cakalang dan tongkol perlu ditingkatkan melalui penyediaan sarpras pendukung efisiensi dan efektifitas usaha Perikanan untuk bersaing di pasar Asia, Eropa dan Amerika; 4). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (nelayan dan pengusaha perikanan lokal) sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional, melalui sertifikat nelayan dan pelatihan penangangan hasil tangkapan ikan dan produksi bahan baku perikanan; 5).
Sinkronisasi data Perikanan Tuna, Cakalang & Tongkol, Keterlibatan perguruan tinggi dalam menyediakan data sumberdaya Kelautan dan Perikanan penting diperhatikan, hal ini karena Perguruan Tinggi sebagai mitra pemerintah merupakan salah satu supplier data yang berkontribusi dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, melalui hasil penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa. Mengembangkan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis perguruan tinggi.
