SORONG,sorongraya.co- Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran 6,6 triliun untuk membangun infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang ada di Papua dan Papua Barat Daya.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurniawan Tanjung saat meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Barat di Jalan Sorong-Klamono Km 16 bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad dan sejumlah Kepala Daerah serta Forkopimda, Sabtu sore, 17 Juni 2023.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, lahan untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya harus cukup. Tanahnya harus clean and clear, artinya tidak bersengketa dan harus ada hamparan.
Dolly pun menambahkan, karena di dalam UU, lokasi Ibu Kota berada di Kota Sorong, maka Kabupaten Sorong akan meminta revisi Peraturan Daerah (Perda) Batas Wilayah mengingat lokasi tanah yang akan dibangun kantor gubernur ini merupakan milik pemerintah Kabupaten Sorong.
” Lingkungan juga mendukung, makanya kita pesan kepada penjabat gubernur Papua Barat untuk memerhatikan hutan mangrove yang ada.
Dolly berharao, habis Pemilihan Umum (Pemilu), kantor gubernur beserta kantor DPR, MRP, Polda dan Kodam serta kantor pemerintah lainnya di empat Daerah Otonom Baru (DOB) audah settle.
