SORONG,sorongraya.co- Menyikapi rencana demo besar-besaran hari ini di kantor Gubernur Papua Barat Daya, mantan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, jika hal itu terjadi maka Kota Sorong akan lumpuh.
” Kota ini aman dulu baru semua orang bisa bekerja dengan baik. Dari awal Kota Sorong terbentuk hingga saya letakan jabatan pada 22 Agustus 2022 saya tahu,” kata Lambert Jitmau, Rabu, 15 Maret 2023.
Lambert menambahkan, bicara pembangunan Kota Sorong saya tahu betul. Rencana demo tidak seperti yang hari ini terjadi.
” Kalau sampai terjadi hal itu terjadi Kota Sorong akan lumpuh,” ujar Lambert.
Mantan orang nomor satu di Kota Sorong itu meminta kepada Kapolda Papua Barat, Kapolresta Sorong Kota dan jajarannya agar demo tidak terjadi.
” Saya tidak mau itu, saya mantan pejabat Wali Kota tak mau kota ini menjadi lumpuh. Tolong Kota Sorong di jaga secara baik,” tegas Lambert.
Lebih lanjut dikatakan Lambert, Kota Sorong merupakan kota heterogen, masyarakat nusantara ada disini. Kota Sorong bukan Tambrauw ataupun Maybrat bahkan Sorsel, yang masyarakatnya 80 persen Orang Asli Papua (OAP).
” Karena masyarakatnya heterogen sehingga Kota Sorong harus di jaga secara baik,” kata pria asli Maybrat ini.
Lambert pun mengajak semua pihak untuk menjaga Kota Sorong agar tetap aman dan tertib sehingga kota dapat berjalan baik, pelayanan kepada masyarakat juga berjalan baik.
Mantan Wali Kota Soring dua periode ini menyarankan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk merangkul semua komponen masyarakat.
” Papua Barat Daya ini bukan untuk ditangisi melainkan di bangun. Makanya, dibutuhkan pemimpin yang arif dan bijaksana, yang bisa membuat keputusan positif bukan negatif,” ujarnya.
Lambert menegaskan, Provinsi PBD jangan di utak-atik, harus di bangun agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Sorong Raya.
” Saya menjamin bahwa demo hari ini batal dilakukan, ” ucapnya.
Sebelumnya, advokat muda Simon Soren menyampaikan, provinsi PBD ibarat anak bayi yang baru lahir. Karenanya perlu diajarkan bicara, jalan dan berpikir tentang nilai-nilai kemanusiaan.
” Mengenai aksi demo, saya pikir jangan menciptakan perpecahan orang asli Papua atau primordialisme, yang seolah-olah kita ini satu suku semata,” ujarnya Selasa sore, 14 Maret 2023.
Dikatakannya, orang Papua inikan terdiri dari berbagai macam suku. Jangan sampai ada ynag mengklaim bahwa kami yang berjuang dan hadirkan provinsi baru.
Otonomi Khusus itu bukanlah perjuangan melainkan titipan dari negara pasca kongres tahun 2000. Kebijakannya mulai diberlakukan oleh Presiden Megawati kala itu pertama kalinya di Papua tanggal 1 Januari 2001.
” Tidak ada pahlawan di dalam Otsus sehingga penting untuk digarisbawahi untuk intelektual, tokoh masyarakat dan segala insan di tanah Papua,’ kata Simon.
