MANOKWARI, sorongraya.co – Advokat Pembela HAM Papua, Yan Cristian Warinusy menyesalkan pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan Laporan Veronika Koman terkait data korban tewas dan tahanan politik Papua hanyalah sampah.
Cristian Warinusy mengaku mengetahui bahwa laporan Veronika dan kawan-kawan telah dipersiapkan dengan baik oleh beberapa pembela HAM di Australia, laporan tersebut disiapkan menjelang kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke Australia.
“Veronica Koman adalah salah satu editor laporan HAM Papua tersebut. Saya termasuk yang dihubungi berkali-kali oleh Vero (nama panggilan Veronica Koman) guna memastikan kebenaran identitas setiap nama tahanan politik yang dimasukkan dalam laporan tersebut,” tutur Cristian Warinussy kepada sorongraya.co Kamis 13 Februari 2020.
“Itu artinya, saya mau katakan bahwa Vero dan teman-teman di Australia telah menerima data dan informasi langsung dari tangan pertama,” tambahnya.
Jika data tersebut sudah dimasukkan di dalam laporan Vero dan timnya serta sudah diserahkan kepada pihak yang tepat yaitu Presiden Jokowi sendiri, maka langkah pertama yang semestinya dilakukan Presiden adalah menyerahkan laporan tersebut kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam sembari Presiden seyogyanya memerintahkan Menko Polhukam untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM, guna memverifikasi kebenaran data tersebut.
Bagi Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari ini, sikap Mahfud MD justru sangat arogan dan tidak berlandaskan daya nalar akademisnya langsung mengeluarkan pernyataan “sampah” atas sebuah laporan dugaan pelanggaraan HAM yang datanya cukup akurat. “Inilah letak kelemahan Prof. Mahfud yang saya pandang merupakan salah satu ahli hukum yang dihormati banyak pihak selama ini,” tutur Cristian.
Menurutnya, semenjak Mahfud diangkat menjadi Menko Polhukam periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma’aruf, kelihatan benar ketidakmampuanya dalam menyikapi langkah-langkah penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua.
Cristian Warinussy mengaku jika Mahfud MD seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa masuk kategori “sampah”, karena tidak berlandaskan data dan fakta riil. Misalnya, saat Mahfud mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di Tanah Papua di era Presiden Jokowi, atau saat dia mengatakan “laporan Vero dkk” sebagai sampah dengan tanpa verifikasi terlebih dahulu.
Kekecewaan ini bukan hanya dirasakan aktivis HAM Papua. Dikutip dari Tempo.co Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengaku kecewa dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan data korban tewas dan tahanan politik Papua milik pengacara HAM Veronica Koman, hanya sampah.
“Pernyataan ini bukan sikap seorang pelayan publik yang bertindak untuk kepentingan publik. Masak data orang meninggal diperlakukan seperti itu, sampah artinya akan dibuang,” kata Asfi saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 11 Februari 2020.
Asfi mengingatkan Mahfud bahwa jabatan menteri itu esensinya bukan hanya pembantu presiden, tapi juga pembantu rakyat yang harusnya bekerja agar harapan rakyat yang kesepakatannya ada di konstitusi itu tercapai. Pernyataan Mahfud ini, kata Asfi, semakin mempertegas bahwa pemerintahan menutup mata terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Mahfud ini juga menafsirkan tindakan Jokowi bahwa sebagai presiden dia tidak akan baca data dari rakyat, padahal kerjaannya setiap hari blusukan,” ujar Asfinawati. [mat]
Editor: Endang Sukamti
