SORONG,sorongraya.co- Menanggapi desas-desus yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa pelantikan 17 pejabat yang dilakukan Penjabat Gubernur Papua Barat di Jakarta pada Jumat lalu menyalahi aturan.
Dewan Masyarakat Adat Doberay melihat bahwa yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya merupakan sesuatu yang normal dan biasa.
” Tidak ada sesuatu yang luar biasa, sepanjang apa yang dilakukan olrh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya sesuai aturan, hal itu tentunya baik-baik saja,” ujar Juru Bicara Sewan Masyarakat Adat Doberay, Aristoteles Kambu, Senin malam, 22 Mei 2023.
Aristoteles menambahkan, roda pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya harus terus berjalan. Tidak boleh ada suatu kepentingan apapun sehingga merugikan kepentingan masyarakat.
” Kami sudah berkomitmen bahwa hadirnya provinsi PBD dalam rangka membangun masyarakat agar lebih sejahtera,” kata Aristoteles.
Aristoteles menekankan, provinsi yang masih baru ini hadir bukan untuk kelompok tertentu melainkan untuk semua orang.
” Dewan Masyarakat Adat Doberay tetap akan mengawal semua kebijakan penjabat gubernur sepanjnag seauai dengan aturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan Aristoteles, bagi saudara-saudara kami yang sebentar lagi mengikuti seleksi terbuka (selter) Eselon II gelombang kedua, apabila persyaratannya kurang, tolong dimengerti.
” Jangan lagi memakai kekuatan-kekuatan lain melakukan demo dan sebagainya,” tegas Aristoteles semalam.
” Masyarakat 7 suku yang ada di wilayah Doberay akn menjadi garda terdepan mengawal semua kebijakan penjabag gubernur hingga habis masa jabatan,” tambahnya.
