SORONG,sorongraya.co- Di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-42 Himpunan Wanita Karya (HWK) yang dipusatkan di aula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sorong, Kamis, 23 Februari 2023 diadakan Workshop Perempuan dan Politik.
Dalam sambutannya, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Sorong, Flortje Baransano mewakili Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Sorong Elly Talla Nio menyampikan, pentingnya keterlibatan dan peran perempuan dalam dunia politik memberikan warna tersendiri, keberpihakan bagi kaum perempuan dalam roda pemerintahan.
Workshop yang berlangsung sehari tersebut menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yaitu Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Loury da Costa dan Akademisi sekaligus Pemerhati Gender Johana Kamesrar.
Dalam penjelasannya Loury da Costa menyebut bahwa presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), tertinggi dicapai pada Pemilu 2019 lalu, yakni 21%. Artinya, jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI hanya 118 orang. Sementara anggota DPR RI laki-laki berjumlah 457 orang.
” Ini belum mencapai 30% dari porsi ideal keterwakilan perempuan diparlemen seperti yang ditetapkan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan (UN Commission on the Status of Women),” kata Loury.
Bahkan kata Loury, jika porsi keterwakitan perempuan masih di bawah standar, akan sulit bagi perempuan untuk bisa memberikan dampak besar di lembaga legislatif.
Menurut alumni Yogyakarta ini, keterwakilan perempuan sejalan dengan pemahaman akan kebutuhan dan kepentingan perempuan.
Kuncinya, ada pada perempuan itu sendiri. Merekalah yang dapat menyuarakan aspirasi tersebut Intinya agar adanya pengintegrasian terhadap gap antara laki-laki dan perempuan yang selama ini dialami oleh perempuan mampu masuk sebagai alat analisis di seluruh level penentu kebijakan.
” Partisipasi perempuan dalam politik harus terus diupayakan dengan memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri,” ujar Loury.
Lebih lanjut Loury mengatakan, strategi komunikasi politik yang jitu menjadikan perempuan dapat secara maksimal berpartisipasi termasuk menjadi perwakilan di legislatif sesuai dengan keberadaan perempuan di masyarakat.
” Jika tingkat partisipasi politik masyarakat temasuk didalamnya perempuan rendah, ada indikasi bahwa sistem demokrasi di suatu negara berjalan kurang baik. Kondisi ini secara tidak langsung merugikan bangsa dan negara,” ungkapnya.
