Kota Sorong,sorongraya.co- Pemerintah Kota Sorong menggelar sosialisasi terkait netralitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Senin, 07 Oktober 2024.
Kegiatan yang berlangsung di gedung Lambert Jitmau kompleks kantor Wali Kota Sorong ini diikuti seluruh OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Sosialisasi bertujuan memastikan bahwa OPD dan ASN tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis selama tahapan Pemilukada berlangsung.
Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Eduard Rondonuwu dalam sambutannya menekankan pentingnya peran ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan bebas dari pengaruh politik.
” Kita harus tahu mana batasan yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Sebagai ASN kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Benrhard menyebut bahwa sosialisasi hari ini mengingatkan kita semua bahwa selaku ASN di Kota Sorong harus netral.
Dalam sosialisasi tersebut dipaparkam materi terkait regulasi dan sanksi yang dapat dikenakan jika ASN terbukti tidak netral, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, Balthasar Berth Kambuaya.
Balthasar mengingatkan kepada netralitas ASN dalam proses pilkada, sangat penting.
Ia juga melarang ASN berpartisipasi dalam kampanye politik atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada).
Selain itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Regina Gembenop yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap keterlibatan ASN selama pemilukada.
” Selama ini pelanggaran netralitas ASN masih saja terjadi, sehingga kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini ASN diharapkan semakin memahami netralitas dan dapat menjaga profesionalitas selama tahapan pemilukada berlangsung.
Netralitas ASN dalam pemilukada 2024 menjadi perhatian serius mengingat pentingnya menjaga proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan sehingga ASN perlu mengetahui batasan-batasan yang harus mereka patuhi selama masa kampanye dan pemungutan suara.(Cr-Arnum)
