SORONG,sorongraya.co- Proses pendaftaran Bakal Calon Anggota Legialatif (Bacaleg) Provinsi yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Papua Barat Daya diwarnai keributan.
Aksi protes dilakukan oleh Wakil Sekretaris yang juga kader PDIP Papua Barat Daya, Suratno. Protes terjadi setelah Ketua DPC PDIP Kota Soeong, Edo Kondologit menyampaikan adanya perubahan nomor urut bacaleg.
Menanggapi aksi protes yang terjadi, Pelaksana tugas KPU Papua Barat Daya, Fatmawati Rumatiga menyampaikan, inikan masalah internal partai, tolong diselesaikan.
” Kita disini hanya menjalankan proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif,” ujarnya.
Menanggapi permasalahan yang terjadi, Ketua DPD PDIP Papua Barat Daya, Letjen (Purn) Joppy Onesimus Wayangkau mengaku, itu hanya masalah internal saja.
” Belum ada kesesuaian dari calon-calon yang ada soal nomor urut,” ujar Joppy Wayangkau di sela-sela konferensi pers di KPU Papua Barat Daya, Sabtu,13 Mei 2023.
” Nanti kita akan lihat kembali apa yang dipersoalkan karena saya sendiri belum tahu kenapa ada persoalan di situ,” tambahnya.
Lebih lanjut Joppy mengatakan, evaluasi sudah pasti kita lakukan. Proses ini sudah berjalan, karena proses yang ada ini telah dilakukan oleh pengurus yang ada baru kita evaluasi.
Ketua DPC PDIP Kota Sorong Edo Kondologit mengatakn partai kita harus diterribkan.
” Saya marah itu karena partai ini harus ditertibkan secara administrasi dan secara aturan yang ditetapkan oleh DPP,” ujarnya usai pendaftaran bacaleg.
” Terkait nomor urut, DPP sudah turun ke setiap wilayah lalu ditetapkan. Itu sudah menjadi keputusan partai dan tidak bisa diganggu gugat,” tambahnya.
Menurut Edo, terjadi permainan di internal partai dan hal itu harus ditertibkan. Kemarahan saya lebih bersifat mengoreksi.
” Partai kita harus dikelola oleh orang-orang yang profesional, bekerja sesuai aturan bukan bekerja berdasarkan titipan,” terangnya.
Edo menegaskan, PDIP bukan partai abal-abal. Keputusan DPP harus kita ikuti bukan dirubah.
” Saya akan mengusulkan ke DPP agar orang-orang seperti ini di pecat,” ujarnya.
