SORONG,sorongraya.co- Keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) dikuatirkan tak ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sehingga membuat puluhan Orang Asli Papua demo di depan VEGA PRIME Hotel, tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi KPU tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Senin, 11 Maret 2024.
Dalam aksi tersebut, lendemo meminta rekapitulasi suara DPR RI dibatalkan, lakukan penghitungan ulang dari kampung-kampung. Kotak suara dan C Plano Hasil harus di buka.
” Ketua KPU di lima Kabupaten dan satu Kota kan anak asli Papua, kalian harus kerja baik dan jujur,” tegas Julius Saa.
Julius menyampaikan, dua kursi sudah diambil oleh bukan Orang Asli Papua, kasih satu kursi untuk OAP. Jangan ambil semua kursi.
Dia mengingatkan bahwa Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk menjadikan OAP tuan di negerinya sndiri.
” Kami minta Ketua KPU dan Bawaslu Papua Barat Daya untuk melakukan penghitungan suara ulang. Buka semua kota suara dihitung ulang,” tegasnya.
Julius pun mendesak pihak kepolisian untuk usut tuntas penyelenggara Pemilu mulai dari PPS hingga KPU diperiksa karena di duga melakukan penggelembungan suara.
Dia mengamcam, jika aspirasi kami tidak ditanggapi kami akan minta KPU dan Bawaslu RI mengambil alih penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya,”
” Hak kesulungan kami harus dikembalikan. Kami tidak minta yang lainnya,” tambahnya.
Julius menyebut, berdasarkan hasil quick count Bernard Sagrim menang tapi kenapa suaranya berkurang. Terutama terjadi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong Selatan.
” Kami akan minta agar Majelis Rakyat Papua Barat Daya membatalkan rekapitulasi suara untuk DPR RI,” ancamnya.
Pendemo minta di terbitkannya PKPU khusus untuk kursi DPR RI bagi orang asli Papua.
” Semua penyelenggara pemilu harus diperiksa karena di duga melakukan pelanggaran yang mengarah ke KKN,” sambungnya.
Sementara salah satu perempuan Papua Novi Klasjok dalam orasinya meminta apa yang kami punya dikembalikan.
” Kami tidak minta apa-apa, kami cuma minta hak kami. KPU harus profesional, ada apa,” kata Novi.
Novi mempertanyakan, kenapa suara OAP dalam hal ini Bernard Sagrim dikurangi. Kalau tidak ada perwakilan orang Papua di Senaya bagaimana mengurus perempuan dan laki-laki Papua.
Hutan di Papua sudah habis, kalau tak ada perwakilan OAP di Senayan bisa jadi orang Papua akan kembali tinggal di hutan.
” Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Papua Barat Daya harus profesional, perhatikan suara akar rumput,” ujarnya.
” Jika tidak kami akan minta KPU dan Bawaslu pusat pecat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu PBD karena kerja tidak benar,” sambungnya.
Novi mengancam jika aspirasi hari ini tidak ditanggapi, besok kami akan turunkan massa yang lebih besar lagi.
” Abunawas lahir di Papua dan besar di Jakarta, jadinya menipu rakyat sendiri,” ucap aktivis serikat buruh, Vony Numbery.
Perempuan asli Papua ini mendesak agar Ketua KPU dan Ketua Bawaslu PBD turun dari VEGA PRIME Hotel menemui pendemo.
Vony bahkan memberi warning kepada Ketua KPU Papua Barat Daya 30 menit untuk datang menemui kami.
” Kalau tidak besok kami akan menurunkan massa yang lebih besar lagi. Batalkan pleno sepanggal dusta itu dan datang temui kami,” tegasnya.
Tak lama berselang, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Papua Barat Daya datang menemui puluhan pendemo sekaligus menerima aspirasi yang disampaikan.
