SORONG,sorongraya.co- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Papua Lestari (YAPARI) menggelar Press Conference Local Media- For Ensuring Implementation Social Contractings yang berlangsung di Sorong Cafe, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keberlanjutan program penanggulangan HIV melalui penerapan kontrak sosial bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sorong.
Koordinator SSR YAPARI, Hilal Achmad, dalam konferensi pers tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kerja sama antara lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah.
“Yang pertama, kegiatan hari ini sebenarnya lebih banyak untuk menjelaskan terkait dengan kontrak sosial. Kami ingin melakukan kontrak sosial dengan beberapa OPD di Kota Sorong,”ujar Hilal.
Menurutnya, selama ini program-program penanggulangan HIV yang dijalankan YAPARI banyak didanai oleh donor luar negeri. Namun, seiring dengan berkurangnya dukungan pendanaan dari donor internasional, diperlukan langkah strategis agar program yang telah berjalan selama bertahun-tahun dapat berlanjut.
“Donor sudah mulai mengurangi pendanaan di Indonesia. Lambat laun mereka pasti akan pergi. Sebelum itu terjadi, kami ingin berkolaborasi dengan OPD agar program ini bisa terus berjalan,” tambah Hilal.
Lebih lanjut, Hilal menjelaskan bahwa YAPARI berupaya mendorong akses terhadap swakelola tiga dalam sistem pengelolaan pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa dalam struktur tata kelola pemerintahan terdapat empat tingkatan, namun LSM hanya dapat mengakses tingkat tiga dan empat.
Fokus utama YAPARI saat ini adalah memperkuat kerja sama di tingkat swakelola tiga agar lebih banyak program masyarakat yang bisa berkelanjutan.
Selain itu, YAPARI juga berupaya untuk menjajaki peluang memperoleh dana hibah pemerintah guna mendukung kegiatan pendampingan komunitas terdampak HIV.
Hilal menyampaikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang telah memberikan dukungan nyata terhadap kerja-kerja YAPARI di lapangan.
“Beberapa instansi pemerintah sudah merespons, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Dinas Sosial, misalnya, sudah membantu kami dalam proses akreditasi serta menyalurkan bantuan langsung kepada kelompok dampingan,” ujarnya.
Walaupun bantuan tersebut belum bersifat kelembagaan, Hilal menilai langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV di Sorong.
Dengan adanya kontrak sosial ini, YAPARI berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dapat semakin erat, sehingga upaya penanggulangan HIV di Papua Barat Daya dapat terus berlanjut meski tanpa dukungan donor asing.
