SORONG, sorongraya.co –Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengungkapkan bahwa hingga awal Agustus 2025, tiga kabupaten di wilayah Papua Barat Daya belum memiliki Dapur Makan Bergizi (MBG) Gratis, yaitu Kabupaten Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Perdana Satuan Tugas (Satgas) MBG di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin 4 Agustus 2025.
Dalam kesempatan itu, Nausrau menegaskan bahwa Papua Barat Daya menjadi provinsi tercepat yang membentuk Satgas MBG usai adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Ini rapat perdana Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya. Kita menjadi yang tercepat membentuk tim Satgas setelah instruksi dari Mendagri. Langkah-langkah kita juga sudah mulai memitigasi berbagai persoalan di lapangan,” ujar Nausrau.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah belum tersedianya lahan untuk pembangunan dapur MBG di beberapa kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah provinsi meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan, dokumen pendukung, serta surat persetujuan dari bupati atau wali kota.
“Anggaran pembangunan dapur sebenarnya telah tersedia melalui APBN. Namun pelaksanaan program masih terhambat karena kesiapan daerah belum optimal, apalagi kita berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” katanya.
Wagub menyebutkan, jika daerah dapat bergerak cepat, maka akses pendanaan bisa langsung dibuka dan pembangunan dapur bisa segera dimulai.
Terkait hal itu, Satgas MBG Provinsi akan segera membagi tugas dan menunjuk penanggung jawab untuk masing-masing kabupaten dan kota, agar koordinasi bisa langsung dilakukan di tingkat daerah.
“Kita akan identifikasi kendala di tiap daerah dan cari solusinya. Dapur MBG harus segera ada agar program ini bisa berjalan. Kita harap dalam pekan ini pembagian tugas selesai dan tim langsung turun ke lapangan,” tegas Nausrau.
Sejauh ini, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat Daya belum berjalan maksimal akibat kendala teknis dan administratif.
“Diharapkan dengan kehadiran Satgas MBG, hambatan tersebut bisa segera diatasi agar anak-anak di Papua Barat Daya segera mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara merata sesuai arahan nasional,” tutupmya.
