SORONG, sorongraya.co – Panitia Pelsakana Rapat Pimpinan Daerah, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Sorong kini membuka pendaftaran organisasi kepemudaan se Kota Sorong, pendaftaran ini dalam rangka pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah yang akan digelar pada 29 Januari 2026 mendatang.
Ketua Pelaksana Rapimda KNPI Kota Sorong, Paulus Jitmau mengaku jika pihaknya telah membuka pendaftaran organisasi kepemudaan untuk menjadi peserta Rapim dan Musyawarah Daerah, atau MUSDA KNPI Kota Sorong.
Kata Paulus, salah satu syarat untuk menjadi peserta Musda KNPI Kota Sorong ke VI adalah mendaftarkan diri mengikuti Rapimda KNPI, dan nantinya akan ditetapkan dalam rapat tersebut.
Rapimda merupakan agenda wajib atau setidaknya syarat krusial dalam mekanisme organisasi sebelum melaksanakan Musda. Tak hanya setingkat di musda, sebelum dilaksanakan Kongres KNPI pun diwajibkan melaksanakan Rapimnas.
Dalam rapim nantinya akan ditetapkan jumlah peserta, persyaratan atau kriteria serta waktu pelaksanaan Musda KNPI Kota Sorong dilaksanakan.
Ia mengajak seluruh elemen pemuda di Kota Sorong ikut ambil bagian dalam menyukseskan Rapat Pimpinan KNPI Kota Sorong, dengan mendaftarkan diri di secretariat Panitia Pelaksana.
“Saya mengajak seluruh element pemuda untuk ambil bagian dalam menyukseskan Rapim KNPI Kota Sorong,” tutur Paulus.
Ketua Sterring Commite Rapimda KNPI Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis mengatakan bahwa secretariat panitia saat ini berlokasi di Kantor Koni Kota Sorong, tepatnya bersampingan dengan Gedung Olha Raga atau GOR Kota Sorong.
“Silahkan teman-teman datang mengambil formulir, kami sudah siapkan. Ini penting sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi peserta Rapim,” tutur Saman Bugis.
Lebih lanjut anggota DPR Kota Sorong ini menambahkan Rapimda adalah agenda resmi yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KNPI. Forum ini setingkat di bawah Musda dan wajib dilaksanakan sebelum Musda untuk menetapkan waktu, tempat, materi, dan tata tertib Musda.
“Salah satu fungsi utama Rapimda adalah memverifikasi, dan menetapkan OKP yang memiliki hak suara serta jumlah DPK (Dewan Pimpinan Kecamatan) yang sah. Hal ini bertujuan agar Musda berjalan sah secara aturan,” pungkas Saman Bugis.
Oleh karena itu Saman mengajak rekan-rekan organisasi kepemudaan maupun organisasi Cipayung, untuk langsung berhubungan dengan Panitia Pelaksana di Sekretariat Panitia.
