SORONG, sorongraya.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melakukan kunjungan ke proyek pembangunan kantor DPR dan kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Meski diguyur hujan ringan namun pertemuan antara DPR Papua Barat Daya dan Balai Pekerjaan Umum Papua Barat Daya berjalan lancar.
Baca: TNI Kawal Ketat Program Strategis MBG di Sorong
Ketua Komisi III DPR Papua Barat Daya, Max Hehanusa mengatakan bahwa design pembangunan kantor Gubernur, DPR dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya sudah mencakup icon atau muatan lokal suku yang ada di Papua Barat Daya.
“Nanti design interior di dalamnya betul-betul sudah mencirikan setiap suku yang ada di papua barat daya. Bukan tiba saat tiba akal, interiornya sudah didesign sebaik mungkin harus ciri khas apa yang ada di daerah ini, ” tutur Max kepada media ini. Kamis, 17 Juli 2025.
Menurutnya kualitas pembangunan gedung kantor tersebut tidak perlu diragukan, karena setiap beton yang dibuat harus melalui pengujian mutu yang masuk di laboratorium, sehingga sesuai dengan nilai proyek pembangunan.
“Nanti akan dilihat sampai pada perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red). Kualitas dari bangunan ini menentukan nilainya,” tutur Max.
Baca juga: Lagi, Petugas Kebersihan Hambur Sampah di Kantor Wali Kota
Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh pihak pekerja bahwa proyek tersebut ditargetkan selesai pada 13 Desember tahun 2025.
Meski ditargetkan pekerjaan hingga akhir tahun 2025, kata Max tidak menutup kemungkinan bisa terjadi molor yang diakibatkan faktor cuaca, ataupun persoalan lainnya.
“Saya yakin bisa selesai, kalau ada pergeseran ya mungkin satu atau dua bulan kedepan,” tutur Max Hehanusa.
Anggota Komisi III DPR Papua Barat Daya, Laode Syamsir mengaku jika pihaknya melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan yang dilakukan oleh Balai Pekerjaan Umum Papua Barat Daya.
“Hari ini kita sebenarnya mau mengunjungi tiga lokasi pekerjaan, yaitu Kantor Gubernur, DPR dan MRP, tapi karena hujan jadi fokus kita di DPR,” tutur Laode Syamsir.
Saat berdialog, ada usulan untuk perubahan tata ruang kerja anggota DPR, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kedepannya DPR selaku pengguna kantor tersebut sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak salah pada tata letak ruangan.
“Sebagai pengguna kita perlu melihat jangan sampai ada ruangan yang kecil dan tata letaknya tidak pas, sehingga tadinya ada ruangan yang terlalu kecil kalau bisa disatukan dua ruangan suoaya bisa menjadi luas,” pungkasnya.
Sementara itu, Sukriadi, salah satu anggota komisi III DPR Papua Barat Daya mengapresiasi kinerja progres pekerjaan pembangunan tiga gedung kantor tersebut.
Antara rencana pembangunan dengan realisasi pekerjaan kata Sukriadi terjadi deviasi hanya 4℅. Dengan begitu Ia optimis jika pekerjaan pembangunan kantor tersebut dapat selesai pada akhir tahun 2025.
“Kita berharap persoalan lahan seluas 2 hektar itu bisa terselesaikan oleh pemerintah, supaya tidak menghambat proses pembangunan,” pungkasnya.
