SORONG,sorongraya.co- Forum Persatuan Rakyat (Fopera) meminta Presiden Republik Indonesia untuk memberikan abolisi kepada empat tahanan politik (Tapol) Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Langkah ini dinilai penting guna meredakan situasi keamanan di Sorong, Papua Barat Daya, sekaligus mengantisipasi potensi gejolak sosial di Tanah Papua.
“Untuk memulihkan rasa trauma akibat konflik kemanusiaan berkepanjangan di Tanah Papua, diperlukan kebijakan kemanusiaan yang nyata. Karena itu, kami meminta seluruh aktivis kemanusiaan di Papua bersama Komnas HAM menelaah konstruksi hukum empat Tapol NFRPB dan mendesak Presiden memberikan abolisi,” ujar Ketua Fopera. melalui rilisnya. Jumat, 29 Agustus 2025.
Fopera juga meminta MPR For Papua, sebagai perpanjangan aspirasi daerah di Senayan, ikut memperjuangkan hak empat Tapol NFRPB agar mendapatkan abolisi dari Presiden.
Menurut Fopera, pemberian abolisi merupakan bentuk komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia serta demokrasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat.
“Presiden Prabowo sangat konsisten terhadap isu HAM, terbukti dengan adanya kementerian khusus yang mengurusi hak asasi warga negara. Hak untuk memperoleh abolisi juga merupakan bagian dari aturan yang dijamin dalam undang-undang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fopera menilai keempat Tapol NFRPB bukanlah bagian dari kelompok pergerakan bersenjata, melainkan pejuang HAM yang mengedepankan dialog dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai catatan, abolisi adalah tindakan hukum yang dilakukan Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sedang berproses hukum sebelum ada putusan pengadilan. Dengan demikian, proses hukum dihentikan dan yang bersangkutan bebas dari tuntutan pidana lebih lanjut.
Fopera juga menilai peristiwa kericuhan yang terjadi belakangan ini merupakan kelalaian aparat karena tidak memitigasi risiko pemindahan empat Tapol sesuai prosedur standar pengamanan. “Pemindahan tempat sidang khusus Tapol bukanlah hal baru. Di beberapa wilayah Papua pernah dilakukan dan berjalan aman tanpa konflik,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Fopera mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk menjaga keamanan, menahan emosi, serta mengutamakan keselamatan diri.
“Papua Barat Daya adalah rumah besar kita bersama. Mari berjuang dengan cara yang elegan, santun, dan mengedepankan kemanusiaan. Jangan biarkan pihak lain memanfaatkan situasi untuk mengacaukan rumah kita ini,” pungkas Fopera.
