SORONG, sorongraya.co- Pemerintah Kota Sorong melalui Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong periode 2025-2030 mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap kelurahan. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Posbakum pada Selasa, 17 September 2025.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sorong, Jeremias Gembenop, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari program Presiden RI terkait reformasi hukum dan restorasi keadilan yang diterjemahkan hingga tingkat kelurahan melalui Posbakum.
“Ini adalah program yang digenjot bersama Kementerian Hukum dan HAM, sebagai hasil kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta perintah langsung dari Bapak Wali Kota Sorong untuk mengkoordinasikan pembentukan Posbakum di tiap kelurahan,”ujar Jeremias.
Menurut Jeremias, keberadaan Posbakum sangat penting sebagai upaya pencegahan dini masalah hukum di masyarakat. Posbakum dan keluarga sadar hukum menjadi garda terdepan pemerintah dalam melayani dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Selain itu, Posbakum juga berperan dalam proses harmonisasi produk hukum daerah yang dihasilkan pemerintah daerah dengan kementerian terkait. .
Program pembentukan Posbakum ini juga menjadi bagian dari berbagai program unggulan pemerintah pusat dan daerah, seperti Koperasi Merah Putih, pemberian makanan gratis melalui program Seribu Hari Pertama, dan pendidikan gratis yang digalakkan Wali Kota Sorong.
Ia menegaskan, Wali Kota Sorong juga mengembangkan program pembentukan kampung-kampung di tiap kelurahan. Dalam kampung-kampung tersebut juga akan dibangun Posbakum untuk memastikan pemerataan layanan bantuan hukum. Dana kampung bersumber langsung dari Kementerian Desa, sehingga mengurangi beban APBD dan dapat dimaksimalkan untuk pembangunan.
Saat ini, Posbakum, Kelurahan Malawei sudah mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya. Kelurahan Malawei juga sedang mempersiapkan diri mengikuti lomba Posbakum tingkat nasional yang akan digelar di Namun, kegiatan ini sempat tertunda karena kondisi di Jakarta dan menunggu kebijakan lanjutan dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Sambil menunggu kepastian lomba tersebut, para lurah terus dikumpulkan untuk mempersiapkan persyaratan pembentukan Posbakum, termasuk penyusunan regulasi melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) atau surat edaran agar pembentukan Posbakum segera terealisasi di seluruh kelurahan,”tutupnya.
